DPRD dan Pemkot Madiun Sepakati RAPBD 2027, Efisiensi Belanja Jadi Strategi Pembangunan

Kota Madiun || Bratapos.com – DPRD Kota Madiun bersama Pemerintah Kota Madiun menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp939 miliar, turun dibandingkan APBD 2026 yang sebesar Rp1,1 triliun.

Meski terjadi penurunan pendapatan, Pemerintah Kota Madiun memastikan program pelayanan dan pembangunan tetap menjadi perhatian utama. Strategi efisiensi anggaran diarahkan pada penataan belanja agar lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

BACA JUGA : Bupati Tangerang Raih Penghargaan Nasional Anindhita Wistara Data 2026 Predikat Terbaik Pertama dari BPS RI

Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menilai komposisi RAPBD 2027 telah disusun secara proporsional. Kendati sejumlah fraksi memberikan catatan dan masukan, hal tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya penyempurnaan pengelolaan anggaran daerah.

“Alhamdulillah, menurut penilaian kami di DPRD semuanya sudah proporsional. Memang ada saran dan pendapat dari teman-teman fraksi yang harus ditindaklanjuti. Ini demi kemaslahatan bersama dalam mengelola APBD,” ungkap kepada wartawan usai rapat paripurna, Kamis (13/11/2026). 

Armaya menegaskan, pembahasan anggaran telah melalui komunikasi intensif antara legislatif dan eksekutif. Seluruh tahapan, termasuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), telah dicermati bersama.

“Alhamdulillah, dengan komunikasi yang intens, pengurangan juga tidak ada. Karena tahapan-tahapannya, mulai KUA-PPAS, sudah kita cermati semuanya,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan, penurunan anggaran tidak berarti pemerintah harus mengurangi program pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, efisiensi lebih menitikberatkan pada bagaimana belanja daerah dapat diarahkan secara efektif dan memberikan dampak nyata.

“Efisiensi itu berarti bukan mengurangi anggaran, tetapi bagaimana anggaran ini bisa langsung menyasar ke masyarakat,” ujarnya ).

Bagus menjelaskan, penyusunan RAPBD tahun depan telah mempertimbangkan hasil pembahasan bersama DPRD, termasuk berbagai masukan dari masing-masing komisi. Dalam menentukan arah penggunaan anggaran, pemerintah membagi belanja daerah ke dalam tiga kategori, yakni belanja mandatori, belanja rutin atau operasional, serta belanja transformasional.

Belanja mandatori dan rutin merupakan kebutuhan yang relatif tidak dapat dikurangi secara mudah, seperti belanja gaji pegawai dan kebutuhan operasional pemerintahan. Adapun belanja transformasional menjadi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi melalui program-program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Untuk tahun 2027, anggaran transformasional kalau tidak salah totalnya Rp238 miliar. Itu yang nanti bisa kita intervensi untuk program-program, termasuk BPJS dan lainnya,” jelasnya.

Pada sektor pembangunan, sejumlah prioritas yang disiapkan untuk 2027 antara lain penataan kawasan stadion serta program pembangunan yang menyasar wilayah kelurahan. Selain itu, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD juga menjadi bagian dari perencanaan pembangunan melalui mekanisme pembahasan sesuai ketentuan.

Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Pemkot Madiun berharap alokasi belanja tahun depan tetap mampu mendukung pelayanan publik, menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus memastikan program prioritas memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Jhon