BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan awal pembahasan rancangan anggaran daerah yang akan menentukan arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta alokasi belanja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada 2027.
BACA JUGA :
Fraksi PDI Perjuangan Soroti Pemangkasan Infrastruktur, Dana Desa hingga Bansos dalam RAPBD Banyuwangi 2027
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, didampingi Wakil Ketua Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah dan Ruliono, S.H. Kegiatan tersebut diikuti anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Hadir pula Wakil Bupati Banyuwangi H. Mujiono, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Bupati, kepala SKPD, camat, serta lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Dalam penyampaian Nota Pengantar, Wakil Bupati Mujiono menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah, kondisi makro ekonomi, kemampuan fiskal, serta target pembangunan yang ingin dicapai pada tahun mendatang.
Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah semakin terbatasnya ruang fiskal. Di tengah meningkatnya kebutuhan belanja untuk pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal, pertumbuhan pendapatan daerah belum tentu mampu mengimbangi seluruh kebutuhan tersebut.
Menurut Mujiono, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran agar kebijakan fiskal tetap mampu menopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan pendapatan daerah tidak selalu mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut. Akibatnya, ruang fiskal yang tersedia menjadi semakin sempit. Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera,” ujar Mujiono di hadapan peserta rapat paripurna.
Dalam rancangan APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memproyeksikan total pendapatan daerah sebesar Rp2,444 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp850,8 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,543 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp50,170 miliar.
Sementara itu, komposisi belanja daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp2,420 triliun.
Mujiono menjelaskan, penentuan belanja daerah harus dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kapasitas fiskal serta keselarasan terhadap Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Kebijakan umum belanja daerah pada Tahun Anggaran 2027 diarahkan sebagai instrumen countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Selain struktur pendapatan dan belanja, pemerintah daerah juga memaparkan sejumlah proyeksi indikator kinerja utama pembangunan Banyuwangi pada 2027.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,41 persen, persentase penduduk miskin sebesar 5,77 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,87, serta Indeks Reformasi Birokrasi diproyeksikan sebesar 97.
Menurut Mujiono, pencapaian indikator tersebut membutuhkan dukungan program dan kegiatan pemerintah daerah yang berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat, dengan kualitas keluaran (output) dan hasil (outcome) yang semakin baik.
Adapun kondisi APBD 2027 turut dipengaruhi sejumlah faktor, meliputi perkembangan indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran; kebijakan serta langkah administratif dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan; serta regulasi dan kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pada aspek pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp45,32 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp68,416 miliar. Pembiayaan netto tersebut menjadi salah satu komponen dalam pengelolaan keseimbangan fiskal daerah untuk mendukung stabilitas keuangan dan penganggaran.
Mengakhiri penyampaian Nota Pengantar Raperda APBD 2027, Mujiono berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung lancar, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Eksekutif berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” pungkasnya.
Penyampaian Nota Pengantar tersebut menjadi bagian penting dari proses pembahasan RAPBD 2027 antara pihak eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, substansi rancangan anggaran akan menjadi bahan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027. (rag/bp-bwi)
