BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2027 mendapat sejumlah catatan kritis dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi. Mulai dari penurunan belanja infrastruktur, pemangkasan bantuan keuangan desa, lonjakan beban pembayaran utang daerah, hingga berkurangnya anggaran hibah dan bantuan sosial menjadi sorotan utama.
Catatan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Keuangan RAPBD 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi, Senin (9/11/2026) malam.
BACA JUGA :
Raperda APBD 2027 Mulai Bergulir, DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Bupati
Pandangan umum fraksi dibacakan Dhea Sartika, SM., MM., mewakili Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Ficky Septalinda, SE., MM.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa kebijakan anggaran daerah harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi kepentingan administratif pemerintahan.
"APBD tidak boleh sekadar menjadi instrumen administratif pemerintahan, tetapi harus mampu menjawab persoalan riil masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah," tegasnya.
Belanja Infrastruktur Turun 42,30 Persen
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah penurunan belanja modal sebesar 42,30 persen. Dari sebelumnya Rp303,04 miliar pada 2026, anggaran tersebut dalam RAPBD 2027 hanya dialokasikan sebesar Rp174,86 miliar. Penurunan juga terjadi pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dari Rp160,38 miliar menjadi Rp102,99 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan menilai kondisi ini perlu dikaji secara mendalam karena berpotensi tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya penguatan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.
Pengurangan anggaran jalan perdesaan dan irigasi dikhawatirkan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani, nelayan, dan warga desa yang membutuhkan infrastruktur memadai untuk menunjang produksi serta distribusi hasil usaha.
Fraksi PDI Perjuangan pun mempertanyakan konsistensi antara arah kebijakan pembangunan dengan alokasi anggaran yang disusun pemerintah daerah.
"Bagaimana dapat mewujudkan ketahanan pangan dan konektivitas ekonomi pedesaan, jika belanja infrastruktur irigasi dan jalan justru dipangkas lebih dari 35 persen?" ujar Dhea.
Beban Utang Daerah Meningkat, Dana Desa Justru Dipangkas
Selain infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti meningkatnya beban pembayaran kewajiban utang daerah. Dalam RAPBD 2027, belanja bunga mengalami kenaikan hampir dua kali lipat, dari Rp7,40 miliar pada 2026 menjadi Rp13,16 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo kepada Bank Jatim meningkat dari Rp44,77 miliar menjadi Rp68,41 miliar.
Dengan demikian, total alokasi untuk pembayaran bunga dan pokok utang daerah mencapai lebih dari Rp81,5 miliar pada 2027.
Di tengah meningkatnya kewajiban tersebut, bantuan keuangan kepada pemerintah desa justru mengalami pengurangan cukup besar. Anggaran yang sebelumnya mencapai Rp333,16 miliar pada 2026 turun menjadi Rp256,30 miliar pada 2027, atau berkurang sekitar Rp76,86 miliar.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, penurunan tersebut perlu mendapat penjelasan karena desa merupakan salah satu pilar utama pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.
Pengurangan bantuan keuangan desa juga dikhawatirkan mempersempit ruang fiskal pemerintah desa dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana desa.
"Mengapa di tengah tantangan perlambatan ekonomi, alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa justru dipangkas hingga Rp76,8 miliar? Bukankah desa adalah benteng utama pertahanan ekonomi wong cilik di Banyuwangi?" ucapnya.
Belanja Hibah Anjlok, Anggaran Bansos Ikut Disorot
Sorotan berikutnya diarahkan pada penurunan belanja hibah dan bantuan sosial. Dalam RAPBD 2027, belanja hibah tercatat merosot sebesar 71,36 persen, dari Rp170,40 miliar pada 2026 menjadi hanya Rp48,80 miliar.
Sementara itu, belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp14,23 miliar. Bahkan, dalam proyeksi tahun 2028, anggaran tersebut diperkirakan kembali turun menjadi Rp7,67 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara komprehensif terkait kebijakan tersebut. Sebab, reformasi perlindungan sosial yang adaptif dan mendorong kemandirian masyarakat juga menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Penurunan belanja hibah dinilai berpotensi memengaruhi keberlangsungan program kelompok tani swadaya, nelayan tradisional, sarana ibadah, lembaga sosial-keagamaan, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.
"Karena itu, kami meminta pemerintah daerah dapat menjelaskan formulasi kebijakan dan langkah mitigasi agar pengurangan anggaran tidak mengorbankan program pemberdayaan masyarakat kecil," ungkapnya.
Penyesuaian NJOP Jangan Membebani Masyarakat Kecil
Pada sektor pendapatan daerah, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti rencana peninjauan dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan agar mendekati harga pasar.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama bagi masyarakat pemilik tanah warisan, pedagang pasar tradisional, pemilik warung kecil, hingga warga di wilayah pedesaan.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan, agar penyesuaian NJOP tidak dilakukan secara drastis sehingga memicu lonjakan kewajiban pajak yang memberatkan masyarakat.
Sebaliknya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diminta lebih diarahkan pada sektor usaha berskala besar, korporasi, pertambangan, serta hotel dan resor mewah dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan ekonomi wajib pajak.
Dasar Hukum Anggaran Kesehatan Diminta Diperbarui
Tidak hanya menyangkut postur anggaran, Fraksi PDI Perjuangan juga menemukan persoalan dalam penggunaan dasar hukum pada dokumen RAPBD 2027.
Pada Bab 3.3 Butir 12, masih tercantum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai dasar hukum alokasi anggaran kesehatan minimal 10 persen. Padahal, regulasi tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
"Atas temuan itu, kami meminta pemerintah daerah segera memperbarui dan menyelaraskan dasar hukum penganggaran agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Dhea.
Langkah tersebut dinilai penting, untuk memastikan kebijakan anggaran kesehatan tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.
Jaminan Kesehatan dan Perlindungan Sosial Harus Tetap Terjaga
Sebagai penegasan atas berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan dua poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan RAPBD 2027.
Pertama, menjaga alokasi riil anggaran jaminan kesehatan, program beasiswa Banyuwangi Cerdas, serta perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, buruh tani, nelayan tradisional, dan pedagang pasar kecil agar tidak tergerus akibat pengurangan belanja hibah maupun bantuan sosial.
Kedua, mendorong langkah strategis dan konkret untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Kabupaten Banyuwangi tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Fraksi PDI Perjuangan menilai penguatan kemandirian fiskal daerah merupakan bagian dari implementasi prinsip Trisakti Bung Karno, khususnya berdikari di bidang ekonomi.
Pada akhir pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan berharap RAPBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2027 tidak hanya disusun berdasarkan perhitungan angka dan program, tetapi juga benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Berbagai catatan kritis tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam proses pembahasan bersama DPRD, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. (rag/bp-bwi)
