BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting untuk memperjelas arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam rapat yang digelar Selasa (10/11/2026) siang, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan tanggapan atas berbagai catatan, kritik, masukan, serta rekomendasi yang disampaikan enam fraksi DPRD. Sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, pemerataan pendidikan dan kesehatan, hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA :
Fraksi PDI Perjuangan Soroti Pemangkasan Infrastruktur, Dana Desa hingga Bansos dalam RAPBD Banyuwangi 2027
Jawaban Bupati dibacakan Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. H. Mujiono, M.Si., dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd., M.M.
Enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum tersebut meliputi Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, Golkar, NasDem dan PPP, serta Gerindra.
Dalam penyampaiannya, Mujiono menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi menjadi perhatian eksekutif dalam menyempurnakan arah kebijakan Raperda APBD 2027. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memastikan kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah strategi peningkatan PAD. Menanggapi sorotan Fraksi PKB, eksekutif memastikan optimalisasi pendapatan daerah tidak akan dilakukan dengan mengandalkan kenaikan tarif pajak dan retribusi yang berpotensi membebani UMKM, pedagang tradisional, maupun masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah akan mengedepankan prinsip keadilan, kemampuan membayar, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pendataan wajib pajak dan pelaku usaha juga akan digunakan untuk memetakan potensi serta skala usaha sehingga kebijakan pemungutan lebih proporsional.
Bagi pedagang tradisional dan pelaku UMKM, mekanisme pemungutan diarahkan agar lebih sederhana, mudah, dan terjangkau. Dengan demikian, peningkatan PAD diharapkan berjalan seiring dengan keberlangsungan usaha masyarakat, bukan justru menambah beban ekonomi pelaku usaha kecil.
Infrastruktur Pertanian dan Perikanan Jadi Prioritas
Selain persoalan pendapatan daerah, jawaban eksekutif juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang dinilai memiliki hubungan langsung dengan produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Mujiono menjelaskan, kebijakan pembangunan infrastruktur pada 2027 akan diarahkan untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan. Penanganan jalan yang menjadi jalur distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi salah satu prioritas, disertai penguatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Menurutnya, pembangunan tidak semata-mata mengejar proyek infrastruktur baru. Pemerintah juga harus memastikan fasilitas yang telah dibangun tetap berfungsi optimal melalui pemeliharaan rutin maupun berkala.
Pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, luas lahan pertanian yang dilayani, jumlah masyarakat penerima manfaat, serta kontribusi infrastruktur terhadap kelancaran distribusi hasil produksi.
“Eksekutif juga akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia serta mengupayakan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar pelayanan infrastruktur dasar tetap terjaga dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan masyarakat perdesaan,” ujar Mujiono.
Pendidikan dan Kesehatan Tidak Cukup Diukur dari Besaran Anggaran
Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah sepakat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur berdasarkan besarnya alokasi anggaran. Peningkatan akses, pemerataan, serta mutu pelayanan menjadi indikator penting yang harus diwujudkan melalui kebijakan APBD 2027.
Khusus sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan bagi usia sekolah dan usia produktif, serta peningkatan mutu layanan rumah sakit, Puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
Penegasan tersebut menunjukkan, bahwa belanja daerah di sektor pelayanan dasar harus benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas layanan yang dapat dirasakan masyarakat.
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,41 Persen Harus Berdampak pada Lapangan Kerja
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrat, Mujiono menyampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sebesar 5,41 persen pada 2027 dinilai cukup rasional dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir.
Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa tantangan pembangunan tidak berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi. Hal yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, kebijakan APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan yang memiliki daya serap tenaga kerja, antara lain pertanian, perikanan, UMKM, industri pengolahan, hingga pariwisata.
Pemerintah juga mendorong penguatan pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan digital, serta penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja agar generasi muda memiliki kompetensi untuk memasuki pasar kerja maupun mengembangkan usaha mandiri.
“Dengan strategi ini, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tidak berhenti pada angka statistik, melainkan hadir nyata dalam bentuk peluang kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata,” jelasnya.
Proyeksi PAD 2027 Capai Rp850,80 Miliar
Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda APBD 2027 adalah proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp850,80 miliar. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi PAD dalam APBD Perubahan 2026 yang mencapai Rp852,70 miliar.
Menanggapi kondisi tersebut, eksekutif menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan realisasi penerimaan hingga akhir tahun anggaran 2026.
"Evaluasi diperlukan agar penetapan target PAD 2027 tidak hanya didasarkan pada prinsip kehati-hatian, tetapi juga memperhitungkan potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan," kata Mujiono.
Dengan demikian, pemerintah berharap target pendapatan daerah dapat disusun secara realistis, terukur, dan tetap memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Rapat paripurna penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi ini, menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2027.
Berbagai tanggapan yang disampaikan eksekutif, selanjutnya menjadi bahan bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam mencermati serta menyempurnakan substansi kebijakan anggaran.
Publik kini menantikan bagaimana seluruh komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam program dan alokasi belanja yang tepat sasaran. Sebab, kualitas APBD tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, serta menghadirkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. (rag/bp-bwi)
