Pemkab dan DPRD Banyuwangi Akan Gelar Rapat Paripurna, Tegaskan PBB Tidak Naik

BANYUWANGI || Bratapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menegaskan bahwa tidak pernah ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini akan dipertegas melalui Rapat Paripurna bersama DPRD Banyuwangi.

Pemkab telah mengajukan surat permohonan kepada DPRD untuk menggelar Rapat Paripurna, terkait penegasan penerapan sistem multitarif dalam penentuan PBB-P2. Rapat ini, merupakan tindak lanjut hasil konsultasi bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuwangi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

BACA JUGA : DPRD dan Pemkot Madiun Sepakati RAPBD 2027, Efisiensi Belanja Jadi Strategi Pembangunan

Sebelumnya, tim Pemkab dan Pansus DPRD melakukan konsultasi ke Kemendagri pada Selasa (19/8/2025). Dalam pertemuan itu, Banyuwangi menyampaikan komitmen tetap menggunakan sistem multitarif sesuai Pasal 9 Perda Nomor 1 Tahun 2024. Artinya, tidak ada penerapan single tarif dan tidak ada kenaikan PBB-P2, baik tahun ini maupun tahun depan.

“Sejak awal Pemkab Banyuwangi tidak pernah berniat menaikkan PBB-P2. Alhamdulillah, hal ini sudah kami sampaikan ke Kemendagri bersama Pansus DPRD. Tarif tetap multitarif sebagaimana Pasal 9 Perda Nomor 1 Tahun 2024. Jadi, tidak ada opsi single tarif,” tegas Plh Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, Rabu (20/8/2025).

Guntur menjelaskan, dalam evaluasi Perda sebelumnya, Kemendagri sempat merekomendasikan perubahan dari multitarif ke single tarif melalui Surat Pemberitahuan Nomor 900.1.13.1/3142/Keuda tertanggal 25 Juli 2025. Namun Pemkab tetap berkomitmen tidak menaikkan PBB dengan memberikan stimulus kepada masyarakat.

“Bukti komitmen itu sudah terlihat pada SPPT 2025 yang dibagikan sejak Februari lalu. Besarnya PBB-P2 sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejak 2023 hingga 2025 tidak ada kenaikan, bahkan tahun 2026 nanti juga tidak akan naik,” ucapnya.

Selain itu, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/4528SJ tanggal 14 Agustus 2025, yang menegaskan bahwa kebijakan tarif PBB dikembalikan ke kewenangan daerah masing-masing.

“Dengan SE baru ini, Pemkab bersama DPRD sepakat tetap menggunakan sistem multitarif dalam Perda PDRD. Alhamdulillah, hal itu juga telah disetujui Kemendagri,” ujar Guntur.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemkab mengirimkan surat kepada DPRD untuk segera menggelar Rapat Paripurna. Rapat ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali penerapan sistem multitarif dalam penentuan PBB-P2 sebagai bagian dari perubahan Pasal 9 Raperda Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024.

“Rapat Paripurna ini kami ajukan, sesuai mekanisme formal dan kewenangan DPRD Kabupaten Banyuwangi,” pungkas Guntur. (rag/bp-bwi)