Direktur Gerakan Indonesia Bersih Romi Makmur Rangkuti Minta Bupati Deliserdang Copot Kadis CIKATARU Deliserdang

DELISERDANG || Bratapos.com - Direktur Gerakan Indonesia Bersih Romi Makmur Rangkuti  meminta kepada Bupati Deli Serdang dr. Asri Ludin Tambunan segera mencopot Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) Kabupaten Deliserdang Inisial RS dari jabatannya karena diduga dinas tersebut banyak melakukan pungutan liar (pungli).

Ditambahkan Romi makmur Rangkuti , Kadis Ciptaru RS dinilai gagal memimpin dinas tersebut karena tidak bisa menertibkan pungli di instansi yang dia pimpin.

BACA JUGA : Silpa APBD 2025 Kota Madiun Tembus Rp154 Miliar, DPRD Minta Jadi Evaluasi Serius

Berdasarkan pengaduan masyarakat, dan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa baru-baru ini mereka menyoroti besarnya biaya tarif “klik” yang dipatokkan dalam pembuatan rekomendasi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Cikataru sebut Aktifis dan Pegiat sosial tersebut , kamis16/10/2025 di Warkop Karo karo simpang Bakaran Batu Lubuk Pakam.

Direktur Gerakan Indonesia Bersih Tersebut  menduga para pengusaha tak luput dari pungli saat melakukan pengurusan rekomendasi tarif “Klik”, baik itu pengusaha properti maupun pengurusan tiang tower di kenakan puluhan juta.

Ada pula istilah tarif “klik” dengan biaya yang fantastis yang jika diusut dana tersebut bisa bisa masuk ke kantor pribadi, ucap Romi makmur Rangkuti. 

Menurut Romi, kalau Kabupaten Deliserdang ingin maju dan berkembang jangan mempersulit para pengusaha yang ingin berbinis dan menanamkan modalnya di Kabupaten Deliserdang terutama terkait kepengurusan izin PBG/IMB yang sering kali biayanya besar melebihi harga yang diatur oleh peraturan daerah setempat. Selain itu banyaknya dugaan pungli saat mengurus di kantor Dinas terkait.

Terkait dugaan besarnya biaya pengurusan rekomendasi “klik” izin PBG di kantor Dinas Ciptaru Deliserdang, Kadis Cikataru RS coba dikonfirmasi Melalui WA nya hanya Tulisan memanggil dan Tidak berdering. 

Sementara sumber di Dinas Cikataru menyebutkan bahwa praktek pungli uang klik ini bukan rahasia umum dikalangan umum yang mengurus rekomendasi perizinan terutama developer perumahan, KPR dan lainnya. Aparat Penegak Hukum sebelumnya juga didesak masyarakat untuk mengusut dugaan korupsi terkait pengurusan rekom PBG di Dinas Cikataru Deliserdang.

Itu Bentuk Kepedulian Sebagai aktifis 
Tak hanya meminta pencopotan Kadis Ciptaru, Romi makmur Rangkuti juga meminta agar Dinas Cikataru dan Perkim itu dijadikan satu atap lagi karena pemisahan organisasi ini hanya pemborosan anggaran dan tidak efektif untuk maksud dan tujuan. ( Team Sumut )