Silpa APBD 2025 Kota Madiun Tembus Rp154 Miliar, DPRD Minta Jadi Evaluasi Serius

Kota Madiun || Bratapos.com – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp154 miliar menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun, Senin (29/6/2026). 

Besarnya nilai Silpa tersebut menjadi perhatian legislatif karena dinilai mencerminkan belum optimalnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan sejumlah program pembangunan.

BACA JUGA : Waspada dan Antisipasi Aksi Anarkis Menjelang Peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli

Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. H. Armaya, mengatakan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2025 akan dilanjutkan secara lebih mendalam melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama seluruh fraksi DPRD.

"Selanjutnya akan kita rapatkan di Badan Anggaran dan diberikan kepada seluruh fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum maupun pendapat akhirnya," ujar Armaya usai Rapat Paripurna.

Menurutnya, DPRD akan mengkaji secara rinci faktor-faktor yang menyebabkan tingginya Silpa. Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi bagi Pemerintah Kota Madiun agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.

"Itu akan menjadi catatan. Penyebabnya apa harus kita tindak lanjuti. Jangan sampai Silpa terlalu tinggi karena anggaran tersebut sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Kota Madiun," tegasnya.

Selain menyoroti besarnya Silpa, DPRD juga meminta pemerintah daerah terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

"Nanti akan ada catatan-catatan dari fraksi yang harus dipenuhi pihak eksekutif, terutama Plt Wali Kota," tambah Armaya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengakui tingginya Silpa menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. 

Menurutnya, salah satu penyebab munculnya Silpa adalah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah serta belum optimalnya perencanaan sejumlah program.

"Yang lebih penting adalah bagaimana ke depan perencanaannya semakin baik. Mulai dari RPJMD hingga RKPD harus disusun lebih terstruktur sehingga target pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana," kata Bagus.

Ia juga mengakui realisasi pekerjaan fisik hingga pertengahan tahun masih belum maksimal. Namun, kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan dan belanja daerah.

"Ada pengaruh kenaikan harga BBM, perubahan regulasi dari pemerintah pusat, hingga dinamika geopolitik yang berdampak terhadap belanja daerah," jelasnya.

Melalui evaluasi terhadap LPj APBD 2025 ini, DPRD berharap Pemerintah Kota Madiun mampu memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan program, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara maksimal dan angka Silpa pada tahun-tahun mendatang dapat ditekan. [Jhon mz]