Dari Menteri Tito hingga Luhut, Banyuwangi Dipuji sebagai Role Model Pemerintahan Digital Nasional

JAKARTA || Bratapos.com – Komitmen Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital kembali menuai apresiasi tingkat nasional. Dua tokoh penting, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sekaligus Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan pujian langsung terhadap langkah nyata Banyuwangi dalam transformasi digital pemerintahan.

Luhut menegaskan, Banyuwangi akan dijadikan daerah percontohan nasional (pilot project) integrasi sistem perizinan tenaga medis (named) dan tenaga kesehatan (nakes) melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).

BACA JUGA : Bertemu Mensos Gus Ipul, Bupati Ipuk Laporkan Progres Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Perlinsos

“Kita akan piloting di Banyuwangi. Semua sistem akan kita integrasikan menjadi satu pintu. Kalau ini berhasil, Januari tahun depan akan kita luncurkan di seluruh Indonesia,” tegas Luhut, saat menghadiri penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang perizinan tenaga medis dan kesehatan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Wamenkominfo Nezar Patria, serta Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.

Pujian serupa juga disampaikan Mendagri Tito Karnavian. Menurutnya, Banyuwangi telah menunjukkan konsistensi dalam memperkuat kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi.

“Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Pelayanannya top, efisien, dan mudah diakses masyarakat,” ungkap Tito, mantan Kapolri itu.

Banyuwangi tercatat sebagai daerah pionir Mall Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia yang kemudian bertransformasi menjadi MPP Digital. Keberhasilan inilah yang menjadikan Banyuwangi dipercaya sebagai pilot project nasional MPP Digital oleh pemerintah pusat.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, yang hadir langsung dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami bersyukur Banyuwangi mendapat kepercayaan sebagai daerah percontohan. Ini pelecut semangat bagi kami agar digitalisasi tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ipuk.

Terkait digitalisasi perizinan praktik tenaga medis dan kesehatan, Ipuk menegaskan komitmennya untuk menjalankan program nasional ini dengan serius.

“Ini kabar baik bagi para nakes di Banyuwangi. Mereka kini bisa mengurus izin praktik dengan cepat dan mudah, tanpa proses berbelit,” tambahnya.

Saat ini, tercatat ada 199 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah piloting perizinan digital untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Namun, Banyuwangi menempati posisi istimewa sebagai daerah yang lebih dahulu siap dengan infrastruktur digital.

“Kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder Banyuwangi yang telah bekerja keras membangun ekosistem digital ini. Ke depan, kami siap menyongsong program digitalisasi nasional dengan penuh optimisme,” pungkas Ipuk.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Banyuwangi semakin mengukuhkan diri sebagai laboratorium transformasi digital pelayanan publik di Indonesia, yang ke depan diharapkan mampu menjadi model rujukan nasional. (rag/bp-bwi)