Studi Tiru Pelayanan Publik, Wabup Pohuwato Boyong Jajaran ke Banyuwangi

BANYUWANGI, BRATAPOS.com — Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam mereformasi pelayanan publik kembali menarik perhatian daerah lain. Kali ini, Wakil Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Iwan Sjafrudin Adam, secara khusus memboyong jajaran pejabatnya ke Banyuwangi untuk melakukan studi tiru inovasi pelayanan publik, terutama terkait Mal Pelayanan Publik (MPP).

Rombongan Pemkab Pohuwato diterima langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono di Lounge Pemkab Banyuwangi, Rabu (28/1/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pohuwato mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

BACA JUGA : DPRD Buru Paripurna KUA PPAS Tahun 2027 Bersama Pemda

“Kami sudah banyak mendengar keberhasilan Banyuwangi dalam sektor pelayanan publik. Karena itu, kami datang langsung untuk belajar. Kami ingin melihat dan memahami bagaimana MPP Banyuwangi dikelola secara efektif,” ujar Iwan.

Menurut Iwan, Pemkab Pohuwato saat ini tengah mempersiapkan pembangunan Mal Pelayanan Publik yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Banyuwangi dipilih sebagai lokasi studi tiru karena dinilai berhasil menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi.

“Praktik baik yang kami dapatkan di Banyuwangi akan kami adaptasi dan sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Pohuwato. Tujuannya satu, memperkuat pelayanan publik yang lebih responsif dan transparan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menilai studi tiru antar daerah merupakan langkah strategis untuk mempercepat kemajuan pembangunan nasional.

“Setiap daerah memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing. Kunjungan ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan inovasi agar pelayanan publik di Indonesia semakin berkualitas,” kata Mujiono.

Mujiono menjelaskan, Banyuwangi telah mengoperasikan Mal Pelayanan Publik sejak 2017, dan menjadi MPP pertama di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Hingga kini, MPP Banyuwangi telah mengintegrasikan 370 jenis layanan dari berbagai instansi dalam satu lokasi.

Tak berhenti di situ, untuk menjawab kebutuhan masyarakat di era digital, Pemkab Banyuwangi juga meluncurkan MPP Digital pada akhir 2022. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan, perizinan, hingga layanan kesehatan hanya melalui telepon genggam.

“Inovasi MPP Digital Banyuwangi bahkan telah diadopsi oleh pemerintah pusat dan dikembangkan lebih lanjut secara nasional,” jelas Mujiono.

Selain MPP, Banyuwangi juga menghadirkan Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Genteng. Fasilitas ini dirancang untuk mendekatkan layanan kepada warga yang berdomisili jauh dari pusat kota, sehingga mereka tidak perlu menempuh jarak panjang hanya untuk mengurus administrasi.

Dengan berbagai inovasi tersebut, Banyuwangi terus menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat. (rag/bp-bwi)