Proyek Bronjong Jembatan Sasak Beusi Purwakarta Diduga Bermasalah, Material Tak Standar dan Tanpa Transparansi

Purwakarta | Bratapos.com –Proyek pembangunan bronjong di Jembatan Sasak Beusi, Kabupaten Purwakarta, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek yang dikerjakan tanpa papan informasi ini diduga kuat bermasalah, mulai dari transparansi anggaran hingga penggunaan material yang tidak sesuai standar.

Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Purwakarta, Ramaldi, angkat bicara menyoroti indikasi kejanggalan tersebut.

BACA JUGA : Pekan Ini, DPRD Buru Akan Panggil Pihak PLN Namlea dan Mako Terkait Pemadaman Listrik

“Proyek bronjong di Jembatan Sasak Beusi ini sangat meragukan. Ketiadaan papan informasi membuat masyarakat tidak bisa mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan proyek ini memenuhi standar yang seharusnya,” tegas Ramaldi, Sabtu (23/8/2025).

Menurutnya, persoalan yang kerap muncul dalam proyek bronjong adalah penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi dan pengurangan volume pekerjaan. Indikasi tersebut juga terlihat jelas di lapangan.

Material Diduga Asal-Asalan

Berdasarkan pantauan awak media, pemasangan bronjong di lokasi terlihat menggunakan batu kali dengan kualitas rendah. Bahkan, cara pemasangan pun tidak mengikuti prosedur yang aman. Material batu diketahui dilemparkan dari ketinggian sekitar 100 meter dari atas jembatan. Praktik ini tidak hanya berisiko merusak material, tetapi juga membahayakan keselamatan para pekerja.

“Selain itu, tanpa papan proyek, masyarakat dan media kesulitan mendapatkan informasi detail tentang proyek, seperti biaya, pelaksana, hingga konsultan pengawas,” tambah Ramaldi.

Seorang pekerja di lokasi, yang enggan disebut namanya, membenarkan bahwa papan proyek memang tidak dipasang. Ia hanya menyebut nama "Candra" sebagai kontraktor pelaksana, tanpa bisa menjelaskan lebih lanjut detail proyek maupun besaran anggarannya.

Dugaan Proyek Siluman

Ketiadaan papan informasi jelas melanggar aturan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap proyek yang dibiayai uang negara wajib memasang papan proyek sebagai bentuk transparansi. Hal ini juga sejalan dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan indikasi pengurangan kualitas material, volume pekerjaan, serta absennya papan proyek, publik mulai menyebut proyek ini sebagai proyek siluman.

Desakan Investigasi

Masyarakat bersama organisasi pers meminta Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk segera turun tangan. Investigasi mendalam perlu dilakukan agar proyek yang dibiayai dari uang rakyat tidak menjadi ajang bancakan kelompok tertentu.

“Dinas terkait harus serius mengawasi. Kalau terbukti ada pelanggaran, rekanan nakal jangan diberi lagi pekerjaan di kemudian hari,” tegas Ramaldi.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari dinas terkait maupun pihak pemborong mengenai pelaksanaan proyek bronjong di Jembatan Sasak Beusi. Ramaldi