Sampang || bratapos.com - Revitalisasi sekolah sejatinya bukan sekadar proyek fisik bernilai miliaran rupiah, melainkan investasi jangka panjang untuk mencerdaskan generasi bangsa. Sayangnya, dalam praktik di lapangan, sering muncul persoalan: proyek dikerjakan secara tertutup dan banyak dugaan penyimpangan bahkan masyarakat sekitar hanya menjadi penonton.
Padahal, transparansi adalah roh utama dari setiap program pembangunan. Anggaran yang bersumber dari uang rakyat seharusnya diumumkan terbuka, mulai dari nilai kontrak, tahapan pekerjaan, hingga laporan realisasi. Tanpa keterbukaan, proyek rawan menjadi ladang penyimpangan, asal jadi, bahkan sarang korupsi.
BACA JUGA :
DPRD dan Pemkot Madiun Sepakati RAPBD 2027, Efisiensi Belanja Jadi Strategi Pembangunan
Keterlibatan masyarakat pun bukan sekadar formalitas. Komite sekolah, orang tua, hingga tokoh masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi jalannya proyek. Dengan partisipasi publik, mutu pekerjaan bisa terjaga, kebutuhan sekolah lebih tepat sasaran, dan rasa memiliki terhadap fasilitas pendidikan makin kuat.
Lebih jauh, prinsip transparansi dan partisipasi ini telah diamanatkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan Permendikbud tentang Komite Sekolah. Artinya, jika proyek revitalisasi dijalankan secara tertutup dan menyingkirkan masyarakat, itu bukan hanya kesalahan etika, tetapi juga pelanggaran hukum.
Namun dalam Hal Ini Revitalisasi di TK Azharul Ulum desa Tamba'en kecamatan Camplong kabupaten Sampang yang papan informasi tidak terpasang bahkan tahap pekerjaan banyak dugaan Penyimpangan yang indikasinya praktik Tindak Korupsi.
Salah satunya diantaranya pemakaian pasir lokal/putih dan Pasir hitam berkwalitas rendah, hal tersebut di campurkan pada adukan semen sehingga Terlihat setelah mengering berwarna agak keputihan ibarat penyakit tipes pucat pasif dan mudah keropos.
Campuran pasir lokal digunakan untuk pembangunan Tolilet Sekolah Yang Mana Penempatannya pun diduga tidak tepat sasaran, yang seharusnya untuk digunakan sebagai sarana sekolah TK Azharul Ulum Namun ditempatkan Sekolah SMP.
Tidak terpasangnya papan informasi dan penggunaan pasir putih/lokal sudah membuktikan progatm Revitalisasi dengan anggaran yang tidak diketahui terkesan ditutupi, saat dikonfirmasi ketua yayasan mengatakan," maaf boleh tau surat tugas dan perintahnya, ungkap sembari bertanya.
Ya kalau mau liputan kan harus ada surat perintahnya, dari kantornya, saya tahu itu bagus tapi kalau mau liputan harus ada surat perintahnya ungkap nya
Bukan berikan keterangan yang dikofirmasi namun justru sibuk mempertanyakan media saat konfirmasi," maaf pak kepentingan dan tujuannya untuk apa gitu, ungkapnya.
Owh begini pak,maaf sekali ya saya sedang sakit lagi tidak mau berdebat, Untuk pekerjaan yang di kerjakan di lembaga saya dengan bantuan sekian juta dari pemerintah sejauh ini tidak ada masalah dan sepenuhnya sesuai RAB,dan sesuai arahan dari pengawas bahkan koordinator pengawas, Lebih baik bapak langsung hubungi pengawasnya, timpal Ketua yayasan .
Tidak adanya kejelasan yang pasti media ini mengkonfirmasi Agus Counsultan Pengawas sampaikan kalau sudah berikan teguran dan diingatkan secara lisan langsung, Saya sudah ingatkan dan ditegur, namun bila mana tetap tidak di indahkan saya juga Gak tahu, namun dalihnya akan segera dibuatkan papannya dan tidak akan dipakai lagi pasir putihnya, ucap Agus
Prev Article
Musrenbangdes Desa Ngrendeng Berjalan Lancar Dan Hasilkan Prioritas Pembangunan Untuk Tahun 2026
Next Article
CESGS Luncurkan Wealth Creation Performance: Tolok Ukur Baru untuk Kinerja Direksi dan Komisaris Perusahaan Publik Indonesia