PN Kabupaten Madiun, Tolak Permohonan Pergantian Jenis Kelamin

Madiun || Bratapos.com - Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Madiun untuk pertama kalinya menolak permohonan perubahan jenis kelamin yang diajukan seorang warga berinisial A. Permohonan yang diajukan sejak Agustus 2025 itu diputuskan ditolak oleh majelis hakim pada Selasa (23/9/2025).

Juru Bicara PN Kabupaten Madiun, Agung Nugroho, membenarkan adanya perkara tersebut. Ia menerangkan bahwa A mengajukan perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan melalui mekanisme pencatatan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

BACA JUGA : Pekan Ini, DPRD Buru Akan Panggil Pihak PLN Namlea dan Mako Terkait Pemadaman Listrik

“Benar, ada permohonan pergantian jenis kelamin. Setelah diproses dan diperiksa, majelis hakim memutuskan untuk menolak,” ungkap Agung saat ditemui di kantor pengadilan, Rabu (1/10/2025).

Ia juga menjelaskan, hakim menilai permohonan tersebut tidak memenuhi syarat karena minim bukti medis maupun psikologis.

“Pemohon tidak menyertakan dokumen hasil tes genetik atau kromosom, dan juga tidak ada asesmen psikologi resmi. Yang disampaikan hanya keterangan saksi bahwa pemohon pernah menjalani operasi di Thailand, tanpa dilengkapi rekomendasi medis atau dokumen resmi dari lembaga kesehatan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Agung, majelis hakim juga mempertimbangkan faktor norma sosial, adat, serta nilai keagamaan.

“Perubahan jenis kelamin bukan sekadar urusan administrasi hukum, melainkan berkaitan dengan aspek moral, sosial, dan religius. Oleh sebab itu, permohonan ini ditolak,” tegasnya.

Menurutnya, dengan putusan tersebut, PN Kabupaten Madiun untuk pertama kalinya menolak perkara pergantian jenis kelamin. Meski demikian, Agung menekankan bahwa setiap warga negara tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan serupa selama memenuhi persyaratan yang sah.

“Pengadilan hanya menilai berdasarkan bukti serta ketentuan hukum. Jika syarat formil dan materil tidak terpenuhi, maka permohonan akan sulit diterima,” pungkasnya.

Kasus ini menambah deretan polemik pergantian identitas di Indonesia yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun agama.