Penetapan Ketua DPRD Magetan Jadi Sorotan, MCCW Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

Magetan || Bratapos.com - Pengisian jabatan Ketua DPRD Magetan secara definitif kembali menjadi sorotan. Di tengah masih berjalannya tahapan administrasi calon pimpinan legislatif, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Magetan Center Corruption Watch (MCCW) meminta seluruh pihak memastikan proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar kepercayaan publik terhadap DPRD tetap terjaga.

MCCW berpandangan, penetapan pimpinan DPRD memiliki makna penting karena dilakukan setelah lembaga legislatif Magetan sempat diterpa kasus korupsi yang mencoreng citra institusi. 

BACA JUGA : Karang Taruna Kelapa Dua Bergerak Cepat Salurkan Bantuan ke Warga Jatiwaringin Terdampak Asap Sampah

Oleh sebab itu, setiap tahapan dinilai harus dilaksanakan secara terbuka sehingga tidak memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Direktur MCCW, Beni Ardi, menegaskan bahwa posisi Ketua DPRD bukan sekadar jabatan politik, tetapi juga amanah publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal kebijakan daerah sekaligus menjaga kehormatan lembaga perwakilan rakyat.

"Kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sedang diuji. Jangan sampai proses penetapan Ketua DPRD justru memunculkan persoalan baru yang memperburuk citra lembaga setelah kasus korupsi yang pernah terjadi," ujarnya, Jumat (3/7/2026).

Ia menilai sejumlah perkembangan yang terjadi, seperti belum ditetapkannya pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD, masih berlangsungnya proses pemenuhan persyaratan administrasi calon pimpinan, hingga mekanisme administrasi yang belum sepenuhnya rampung, perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut Beni, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya berbagai asumsi negatif yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap DPRD.

Selain itu, MCCW juga menanggapi isu dugaan mahar politik yang belakangan ramai diperbincangkan. Meski belum memiliki dasar pembuktian, ia meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan proses tersebut memberikan penjelasan secara terbuka agar polemik tidak terus berkembang.

"Apabila memang seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak ada transaksi politik seperti yang diisukan, maka sampaikan kepada publik secara jelas. Transparansi adalah cara terbaik untuk menghentikan spekulasi," katanya.

Lebih lanjut, Beni menegaskan pihaknya menghormati hak politik PKB sebagai partai peraih kursi terbanyak untuk mengusulkan calon Ketua DPRD. Namun, menurutnya, hak tersebut harus diiringi komitmen menghadirkan figur yang berintegritas, memiliki kemampuan memimpin, serta mampu membangun komunikasi dengan seluruh unsur DPRD maupun pemerintah daerah.

"Yang lebih penting bukan hanya siapa yang menjabat, tetapi bagaimana sosok tersebut mampu menjalankan fungsi kepemimpinan demi kepentingan masyarakat, bukan sekadar kepentingan kelompok politik tertentu," jelasnya.

MCCW berharap pengisian jabatan Ketua DPRD Magetan dapat menjadi momentum memperbaiki tata kelola politik di daerah. Proses penetapan pimpinan legislatif diharapkan benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.

"Magetan membutuhkan pimpinan DPRD yang mampu memulihkan kepercayaan masyarakat dan mengangkat kembali martabat lembaga legislatif. Jangan sampai proses ini justru meninggalkan persoalan baru yang merugikan kepentingan daerah," pungkas Beni. Jhon Mz