LSM Garis Pakem Mandiri, Soroti Dugaan Kejanggalan Anggaran PPKBD Kecamatan Balerejo

Madiun || Bratapos.com – Ketua Umum Lembaga Monitoring LSM Garis Pakem Mandiri, Rohman S, yang akrab disapa Udin Pakem, menyayangkan sikap pejabat dinas terkait yang terkesan menghindar saat dikonfirmasi mengenai dugaan kejanggalan anggaran PPKBD Kecamatan Balerejo. Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi, namun pihak terkait justru enggan memberikan respons.

“Kami sudah mencoba menghubungi pihak dinas melalui telepon, tetapi tidak pernah diangkat. Saat mengirim pesan melalui WhatsApp, juga tidak dibalas, bahkan nomor kami sempat diblokir,” ujar Udin Pakem kepada Bratapos.com, Kamis (20/3/2025).

BACA JUGA : Firman Wijaya Bongkar Prinsip Penting PHPU : Kebenaran Harus Di Cari Prosedur Hukum Tak Boleh Di Abaikan

Sebagai lembaga sosial yang berperan dalam pengawasan kebijakan publik, LSM Garis Pakem Mandiri hanya ingin meminta klarifikasi terkait beberapa temuan yang dianggap janggal. Ada tiga poin utama yang menjadi perhatian dalam kasus ini:

1. Dugaan Penyimpangan Anggaran PPKBD Kecamatan Balerejo

Anggaran untuk Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Kecamatan Balerejo diduga bermasalah. Meski dana telah dicairkan melalui salah satu bank milik pemerintah, hingga kini tidak ada transparansi mengenai penggunaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak mengenai akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.

2. Kejanggalan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 2024

LSM Garis Pakem Mandiri juga menyoroti laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2024. Mereka menemukan bahwa beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan ternyata belum terealisasi, meskipun pencairan dana sudah dilakukan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya manipulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Ketidaksesuaian Data dan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

Selain itu, ditemukan kejanggalan dalam jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan terkait dengan bantuan transportasi (Bantrans). Data yang tercantum dalam LPJ tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Bahkan, diduga terjadi praktik pemalsuan tanda tangan peserta, karena jumlah kehadiran yang dilaporkan tidak sebanding dengan jumlah Bantrans yang dibagikan.

Untuk mendapatkan kejelasan, Udin Pakem dan timnya telah berupaya menemui Kepala Dinas terkait pada Rabu (19/3/2025). Namun, yang bersangkutan tidak berada di tempat dengan alasan menghadiri kegiatan. Upaya mencari keterangan lebih lanjut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) juga tidak membuahkan hasil, karena alasan yang sama diberikan.

Dengan berbagai temuan tersebut, LSM Garis Pakem Mandiri menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Mereka mendesak pihak berwenang untuk segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

“Kami akan terus mengawal kasus ini dan siap membawa ke ranah hukum jika diperlukan. Ini menyangkut keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan dengan jelas,” tegas Udin Pakem.

Selain itu, LSM Garis Pakem Mandiri juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah guna mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan publik. Mereka berharap dinas terkait segera memberikan penjelasan yang transparan demi kepentingan bersama.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKB & PPPA, Suryanto, saat dikonfirmasi media ini melalui telepon serta pesan singkat WhatsApp sampai berita tersebut ditayangkan belum memberikan respons sama sekali.