KPK Geledah Balai Kota Madiun, Dalam Rangkaian Penyelidikan Maraton Terkait Kasus OTT

Kota Madiun || Bratapos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kota Madiun. Kali ini, giliran Balai Wali Kota Madiun yang menjadi sasaran penggeledahan, Kamis (29/1/2026).

Penggeledahan dilakukan di Balai Kota Madiun yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 37, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Kartoharjo. Sedikitnya delapan unit mobil yang membawa penyidik lembaga antirasuah tampak terparkir di halaman balai kota. Proses penggeledahan mulai berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB.

BACA JUGA : Maling Getah Ojol Ketangkap Warga Dan Di Hajar

Berdasarkan pantauan media ini, selama penggeledahan berlangsung, pagar pintu masuk Balai Kota Madiun ditutup rapat dan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Sejumlah penyidik KPK terlihat mengenakan rompi bertuliskan “KPK” dan keluar masuk melalui pintu utama balai kota.

Hingga pukul 12.00 WIB, penggeledahan masih terus berlangsung. Aktivitas di dalam kompleks balai kota tampak terbatas, sementara aparat keamanan berjaga di sejumlah titik untuk memastikan proses penggeledahan berjalan lancar.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, penyidik KPK menyasar sejumlah ruangan strategis yang berada di lantai utama Balai Kota Madiun. 

Beberapa ruangan yang digeledah antara lain ruang kerja Wali Kota Madiun, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, ruang Bagian Umum, serta ruang Staf Ahli.

Penggeledahan di Balai Kota Madiun ini merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan KPK secara maraton sejak Rabu (21/1/2026) pekan lalu.

Sebelumnya, tim penyidik KPK telah menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun, Maidi, yang berlokasi di Jalan Merpati. Penggeledahan kemudian berlanjut ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun.

Tak hanya itu, penyidik juga menggeledah rumah seorang wanita yang diketahui menjabat sebagai Ketua PBSI Kota Madiun, serta melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan rumah salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait hasil penggeledahan maupun perkara yang tengah ditangani dalam rangkaian kegiatan tersebut.