Kebijakan Baru KPK Batasi Penangkapan Pejabat BUMN, Picu Kritik Tajam dari Akademisi dan Pakar Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik tajam usai mengeluarkan kebijakan yang membatasi kewenangannya dalam menangkap direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat kasus korupsi. Kebijakan yang dirilis pada 4 Mei 2025 ini langsung memicu pro dan kontra dari masyarakat, akademisi, hingga praktisi hukum.

BACA JUGA : Menepi Dalam Kebisingan: Tak Semua Hal Harus Dijawab dengan Perlawanan.

R. Arif Mulyohadi, dosen Hukum Pidana Islam di IAI Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan dan anggota ICMI Orwil Jatim, menilai kebijakan tersebut berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di sektor strategis negara.

“BUMN merupakan ujung tombak ekonomi nasional. Bila korupsi di sektor ini dibiarkan, maka rakyatlah yang paling dirugikan,” tegas Arif dalam pernyataan tertulisnya.

KPK berdalih, pembatasan penangkapan dimaksudkan agar proses hukum tidak mengganggu operasional BUMN. Namun, sejumlah tokoh menilai alasan ini tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Prof. Mahfud MD, ahli hukum tata negara, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat merusak citra KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya berlaku adil. “KPK harus tegas terhadap semua pelaku korupsi, tanpa melihat jabatan,” katanya.

Senada dengan itu, pakar hukum Dr. Asep Warlan Yusuf menyebut kebijakan ini memberikan sinyal bahwa pejabat BUMN mendapatkan perlindungan khusus. Sementara Dr. Nurul Hidayah dari Universitas Padjadjaran menyebut kebijakan ini membuka celah impunitas.

Dari perspektif hukum pidana Islam, Arif Mulyohadi menyatakan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Korupsi dikategorikan sebagai ghulul—perbuatan mengambil harta secara tidak sah—yang diharamkan dalam Al-Qur’an dan Hadis.

“Islam menekankan keadilan tanpa pandang bulu. Tidak ada ruang bagi pengecualian hukum, termasuk bagi pejabat BUMN,” jelasnya.

Pengamat mengingatkan, jika kebijakan ini dibiarkan, maka dapat melemahkan integritas hukum, memperbesar ketimpangan sosial, dan memperkuat persepsi publik bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.