ID Card Media CNN Indonesia Milik Diana Valencia, Di Kembalikan oleh Pihak Istana, PWI Berikan Apresiasi

Jakarta II Bratapos.com -Persoalan pencabutan kartu liputan istana kepresidenan media CNN Indonesia atas nama Diana Valencia akhirnya di kembalikan melalui Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana " Pihaknya menyesal atas insiden terkait pencabutan kartu liputan Media CNN Indonesia, dimana ini sebuah perhatian agar tidak terulang lagi kejadian yang sama khususnya dilingkungan Istana ke presidenan," Demikian keterangan resmi oleh Yusuf Permana, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29 September -2025 ) 

Yusuf Permana juga memastikan pihaknya tidak akan mengulangi tindakan menarik ID khusus Istana.

BACA JUGA : DPRD dan Pemkot Madiun Sepakati RAPBD 2027, Efisiensi Belanja Jadi Strategi Pembangunan

"Kami memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali, jadi teman-teman (wartawan) yang bertugas di Istana kita memahami bahwa tidak akan ada lagi terulang kejadian ini," ungkapnya. 

Pihaknya juga menjalankan tugas dengan menjungjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 1999 tentang Pers.

Iapun menyampakaikan bahwa Biro Pers menghormati peran jurnalis dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi.

"Dan teman-teman Biro Pers Setpres ini sangat hormati peran jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi dalam menyampaikan berita, selalu akurat, kritis, akuntabel untuk masyarakat Indonesia," jelasnya.

Yusuf berharap kerjasama, semangat, tetap terjalin dengan baik khususnya antara pihaknya dengan para wartawan.

Sebelumnya, desakan agar pihak Istana mengembalikan akses peliputan wartawan CNN Diana Valencia, disampaikan pihak Dewan Pers dan banyak organisasi pers di Tanah Air.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengapresiasi langkah Biro Pers Sekretariat Presiden yang mengembalikan kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menilai pengembalian kartu tersebut merupakan langkah positif yang mencerminkan adanya ruang komunikasi dan penyelesaian baik antara pemerintah dan media.

“PWI Pusat mengapresiasi keputusan pengembalian kartu pers tersebut. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga hubungan yang sehat dengan insan pers serta memastikan tidak ada hambatan dalam kerja-kerja jurnalistik,” kata Munir di Jakarta, Senin.

Ia mengingatkan kebebasan pers merupakan amanat Pasal 28F UUD 1945 dan dijamin melalui Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“PWI Pusat berharap semua pihak menghormati prinsip kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Wartawan berhak mengajukan pertanyaan dalam forum resmi sebagai bagian dari tugas jurnalistik untuk memenuhi hak publik atas informasi,” ujarnya.

Munir juga mengajak jurnalis tetap profesional sesuai kode etik jurnalistik agar komunikasi antara pemerintah dan media dapat berjalan konstruktif demi kepentingan publik.
 
suhartini