Hearing DPRD Banyuwangi Dinilai Amburadul, Dua Lembaga Desak Transparansi Dugaan Kerugian Daerah Triliunan Rupiah

BANYUWANGI, BRATAPOS.com — Pelaksanaan hearing di DPRD Kabupaten Banyuwangi kembali menuai sorotan tajam. Dua lembaga masyarakat, yakni Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) dan Aliansi Setia Nawaksara Indonesia, menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap kinerja wakil rakyat yang dinilai tidak transparan dan terkesan melecehkan upaya investigasi publik terkait dugaan kerugian keuangan daerah.

Ketua Umum APPM Banyuwangi, M. Rofiq Azmi, menyebut forum hearing yang seharusnya menjadi wadah aspirasi justru berubah menjadi ajang pengaburan isu. Ia menilai DPRD, khususnya Komisi III, gagal memahami substansi laporan yang telah disampaikan pihaknya sejak awal.

BACA JUGA : Pembinaan Wahidiyah DI Hongkong : Kanjeng Romo Kyai Abdul Majid Ali Fikri RA Bangkitkan Semangat Juang Pengamal

“Investigasi kami tentang investasi saham tahun 2020 yang berpotensi merugikan rakyat Banyuwangi hingga Rp160 miliar, tidak direspons serius. Bahkan, jawaban dari salah satu anggota dewan kami nilai melecehkan dan menunjukkan tidak adanya keterbukaan,” tegas Rofiq Azmi, Kamis (30/10/2025) sore.

Rofiq menambahkan, jadwal hearing yang semula diagendakan khusus untuk APPM pada 10 September 2025 justru diundur dan digabungkan dengan aliansi lain tanpa alasan jelas. Menurutnya, langkah itu mencederai semangat transparansi dan membuat forum terkesan “amburadul”.

“Kami datang dengan data dan analisa, tapi malah digabungkan dengan agenda lain yang tidak relevan. Kami merasa diabaikan dan tidak dihargai. Padahal, ini menyangkut uang rakyat,” ujarnya.

APPM menyoroti adanya indikasi kerugian daerah yang lebih besar lagi, yakni terkait divestasi tahun 2020 yang menurut temuan mereka berpotensi menyebabkan kerugian hingga Rp4,338 triliun.

Rofiq mendesak, PT Bahana Sekuritas agar membuka data transaksi secara transparan di hadapan publik.

“Kami ingin membantu pemerintah daerah mengelola potensi ekonomi lokal dengan benar, tapi bagaimana bisa kalau justru dihalangi oleh DPRD yang mestinya berpihak pada rakyat?” sindirnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Setia Nawaksara Indonesia Raden Teguh Firmansyah, menyoroti perbedaan substansi antara materi yang dibawa pihaknya dan yang diusung APPM. Ia menegaskan, persoalan yang diangkat Nawaksara lebih berakar pada keresahan masyarakat di wilayah Pesanggaran dan Siliragung, bukan pada isu investasi.

“Materinya berbeda, akarnya pun berbeda. Kami justru mencium adanya ‘penumpang gelap’ yang berpotensi menunggangi isu ini untuk memancing provokasi di masyarakat,” tegas Raden Teguh.

Menurutnya, DPRD semestinya mampu menjadi penengah dan fasilitator yang objektif, bukan sekadar penyelenggara hearing yang kehilangan arah.

Kedua aliansi sepakat, bahwa DPRD Banyuwangi perlu membuka hasil rapat dan seluruh dokumen investasi daerah secara transparan kepada publik. Mereka menilai, tanpa keterbukaan dan akuntabilitas, kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif akan terus merosot.

“Kalau DPRD saja tidak bisa menjadi ruang aspirasi rakyat, maka kami akan bawa ini ke ranah hukum dan ke lembaga pengawas keuangan negara,” pungkas Rofiq.

Forum hearing yang seharusnya menjadi momentum klarifikasi publik, kini justru meninggalkan catatan buram di mata masyarakat. Kritik keras dari dua lembaga ini menjadi sinyal kuat, bahwa rakyat Banyuwangi menuntut jawaban nyata atas dugaan kerugian daerah yang nilainya tidak main-main mencapai triliunan rupiah. (rag/bp-bwi)