Gesah Desa Banyuwangi, Bupati Ipuk Ajak BPD Jadi Pengawal Harmoni Kebijakan Desa dan Pemkab

BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar aktif menyelaraskan arah kebijakan pembangunan desa dengan program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pemerintah pusat. Hal itu, disampaikan Ipuk saat membuka "Forum Gesah Desa" bersama perwakilan BPD se-Banyuwangi di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kamis (16/10/2025).

Dalam forum yang dihadiri ratusan anggota BPD tersebut, Ipuk menegaskan bahwa pembangunan daerah yang kuat harus bertumpu pada desa. Karena itu, sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan pemerintah daerah mutlak dibutuhkan agar kebijakan di tingkat bawah tidak berjalan sendiri-sendiri.

BACA JUGA : Aspal atau Sekadar Tabur Pasir? Proyek Pengaspalan Desa Gombang Tulungagung Disorot, Pengendara Kerap Terjatuh

“Daerah harus seirama dengan kebijakan pusat, dan desa juga harus selaras dengan arah pembangunan daerah. Di sinilah peran BPD menjadi penting, untuk memastikan kebijakan desa tidak keluar dari jalur pembangunan nasional,” ujar Ipuk.

Bupati Ipuk juga mengingatkan bahwa peran BPD tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. 

Apalagi, kata Ipuk, pada tahun 2026 mendatang pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD), yang berpotensi berdampak hingga ke tingkat desa.

“Pemangkasan dana transfer ini harus dipahami bersama. BPD perlu mengerti konteksnya, agar bisa membantu menjelaskan kepada warga ketika ada program yang belum berjalan optimal. BPD ini tokoh masyarakat, punya pengaruh besar di lingkungannya,” jelasnya.

Menurut Ipuk, dalam situasi fiskal yang menantang, BPD diharapkan ikut menjadi bagian dari solusi dengan memperkuat fungsi kontrol, efisiensi penggunaan dana desa, dan mendorong kreativitas ekonomi lokal melalui BUMDes serta kolaborasi lintas sektor.

Forum Gesah Desa kali ini, juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Pemkab Banyuwangi dan BPD. Diskusi interaktif berlangsung dinamis dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk menyegarkan kembali semangat kolaborasi antara BPD dan pemerintah daerah.

“Masih banyak persoalan di tingkat desa, baik terkait pelaksanaan program maupun tata kelola pemerintahan. Melalui forum ini kami ingin menyamakan persepsi, saling menguatkan, dan memastikan pembangunan di desa berjalan searah dengan visi daerah,” kata Rudi.

Rudi menambahkan, pembahasan dalam forum mencakup berbagai isu strategis, mulai dari peran BPD dalam perencanaan pembangunan, efisiensi anggaran, optimalisasi BUMDes, hingga penguatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan program ketahanan pangan nasional.

Forum Gesah Desa ini menjadi salah satu langkah konkret Pemkab Banyuwangi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa pembangunan dari desa benar-benar terarah, transparan, dan berkeadilan. (rag/bp-bwi)