DPR RI Dorong Percepatan Ekosistem Halal, UMKM Banyuwangi Diminta Naik Kelas

BANYUWANGI || Bratapos.com – Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, menegaskan komitmen DPR dalam mengawal implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH). Hal itu ia sampaikan saat menghadiri "Temu Wicara Pengawasan kepada Pelaku Usaha" yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Kamis (21/8/2025).

Kegiatan ini menghadirkan pelaku UMKM, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Halal Center Uniba yang dipimpin Dr. Novi Prayekti, dua Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yakni Syafaat dan Dalilatus Sa'adah, tokoh masyarakat, serta jajaran pejabat Kementerian Agama dan pemerintah daerah.

BACA JUGA : DPRD dan Pemkot Madiun Sepakati RAPBD 2027, Efisiensi Belanja Jadi Strategi Pembangunan

Ina Ammania menekankan bahwa sertifikasi halal bukan hanya persoalan administratif, melainkan tanggung jawab moral dan syariat dalam menjaga kepercayaan konsumen. 

“DPR memastikan BPJPH, LPH, dan MUI bekerja efektif, transparan, dan akuntabel. Sertifikasi halal harus dipercepat, agar pelaku usaha tidak terbebani dan konsumen semakin terlindungi,” kata Ina Ammania.

Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi, Chaironi Hidayat, menambahkan bahwa konsep halal sudah diajarkan Rasulullah SAW sejak 14 abad silam. 

“Halal bukan sekadar kewajiban syariat, tetapi juga upaya menyelamatkan generasi dari bahaya makanan yang merusak akhlak maupun kesehatan,” tegas Chaironi.

Ia juga mengapresiasi langkah Ina Ammania, yang mendorong Banyuwangi menjadi pionir kesadaran halal di daerah.

Dari sisi pemerintah daerah, Sekretaris Daerah Banyuwangi yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Dwiyanto, menegaskan pentingnya memperkuat fondasi UMKM. 

“Saat krisis, UMKM terbukti menjadi penopang ekonomi. Karena itu, jargon kita jelas: UMKM naik kelas,” ungkap Dwiyanto.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembinaan BPJPH, Rofiqa Rosma, menekankan bahwa percepatan ekosistem halal hanya bisa terwujud melalui sinergi. 

“Pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha harus berkolaborasi. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen halal terbesar dunia, tetapi juga produsen halal yang kompetitif,” ujar Rofiqa.

Dalam forum yang dimoderatori Ketua Satgas Halal Kemenag, Drs. Moh. Jali, juga disosialisasikan program sertifikasi halal gratis bagi UMKM. Pelaku usaha dapat langsung menghubungi nomor layanan resmi +62 838-5347-7308 untuk mendapatkan pendampingan.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Banyuwangi untuk memperkuat identitas sebagai daerah yang sehat, berkah, dan kompetitif. Dengan kesadaran halal yang semakin mengakar, Banyuwangi diharapkan mampu menjadi contoh daerah yang siap bersaing di kancah nasional maupun global. (rag/bp-bwi)