Banyuwangi Ditunjuk Sebagai Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Bupati Ipuk: Kami Siap Berkontribusi

BANYUWANGI || Bratapos.com – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) nasional untuk program digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis teknologi. Program ini merupakan inisiatif Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah sebagai bagian dari pengembangan Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) yang adaptif dan terintegrasi.

Penunjukan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas antara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Tim Digitalisasi Bansos yang berlangsung di Banyuwangi, pada Jumat (18/7/2025).

BACA JUGA : DPRD dan Pemkot Madiun Sepakati RAPBD 2027, Efisiensi Belanja Jadi Strategi Pembangunan

Tim tersebut terdiri dari Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintahan Kementerian PAN-RB Cahyono Tri Birowo, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN Tubagus Nugraha, Principal Expert Government Technology DEN Rahmat Danu Andika, serta perwakilan teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.

Menurut Cahyono Tri Birowo, terdapat sejumlah indikator yang menjadi dasar penunjukan Banyuwangi sebagai pilot project. “Banyuwangi dinilai sangat siap, dilihat dari rekam jejak transformasi digital pemerintahan yang sudah berjalan, termasuk capaian indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sangat baik, serta komitmen pimpinan daerah yang tinggi terhadap pelayanan publik,” ungkap Cahyono.

Program digitalisasi bansos ini dirancang sebagai bagian dari pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI). Data yang akan digunakan mencakup identitas kependudukan digital, data biometrik untuk autentikasi, serta Single Platform Lintas Program (SPLP) sebagai platform pertukaran data lintas sektor.

“Melalui portal ini, masyarakat bisa melakukan pendaftaran, verifikasi, hingga pemantauan penyaluran bansos secara mandiri, transparan, dan aman. Seluruh prosesnya terintegrasi lintas kementerian dan lembaga,” jelas Cahyono.

Senada dengan itu, Rahmat Danu Andika menambahkan bahwa tahun ini pemerintah akan mulai menerapkan sistem penargetan berbasis digital melalui Parlinsos. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengakses bantuan sosial secara langsung dengan autentikasi yang andal dan proses seleksi yang otomatis dan transparan.

“Harapan kami, tidak ada lagi cerita bansos salah sasaran atau tidak tepat guna. Karena itu, dalam pilot project ini kami sangat membutuhkan keterbukaan dan semangat inovatif dari kepala daerah. Dan Banyuwangi adalah pilihan yang sangat tepat untuk memulai,” ujar Rahmat Danu.

Program ini dijadwalkan mulai dijalankan pada September mendatang, dengan sasaran awal berupa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jika berhasil, cakupan bantuan akan diperluas ke program-program lainnya.

Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut positif kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Banyuwangi. Ia menyatakan siap berkontribusi aktif dalam menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Prinsipnya, kami siap berkolaborasi dan mengawal penuh realisasi program ini demi kemaslahatan masyarakat,” tegas Ipuk.

Menurut Ipuk, digitalisasi bansos adalah langkah tepat untuk meningkatkan akurasi dan dampak bantuan sosial. Dengan sistem yang transparan dan berbasis data, pemerintah bisa memastikan bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

“Dari konsep yang disampaikan tadi, kami punya harapan besar bahwa program ini akan berdampak signifikan. Bantuan yang tepat sasaran akan mampu memberdayakan warga dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” pungkasnya. (rag/bp-bwi)