Badan Gizi Nasional Tinjau Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi

BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (16/10/2025). Rombongan BGN yang dipimpin Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagata Blambangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Mujiono, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, serta Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arm Triyadi Indrawijaya.

BACA JUGA : Aspal atau Sekadar Tabur Pasir? Proyek Pengaspalan Desa Gombang Tulungagung Disorot, Pengendara Kerap Terjatuh

Deputi Letjen TNI (Purn) Dadang menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Banyuwangi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh BGN. Ia bersama tim melakukan monitoring langsung terhadap sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

“Kami ingin memastikan, bahwa seluruh dapur telah memenuhi standar operasional yang ditetapkan BGN. Jika ditemukan kekurangan, segera kami koreksi agar hasilnya sesuai tujuan utama, yaitu tersedianya makanan bergizi sesuai standar,” ujar Dadang.

Ia menyebut, BGN menetapkan empat standar utama yang wajib diterapkan seluruh SPPG di Indonesia, yakni:

1. Standar Kecukupan Kalori, untuk memastikan setiap menu memenuhi kebutuhan energi harian penerima manfaat.

2. Standar Komposisi Kandungan Gizi, mencakup keseimbangan antara karbohidrat, protein hewani maupun nabati, serta serat.

3. Standar Higienitas, meliputi kebersihan bahan, alat, hingga proses pengolahan.

4. Standar Keamanan Pangan, yang mengatur penyimpanan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan.

“Jumlah kebutuhan gizi anak SD tentu berbeda dengan SMP, SMA, maupun ibu hamil dan menyusui. Semua itu harus dihitung secara ilmiah oleh ahli gizi di masing-masing SPPG,” jelasnya.

Dadang menegaskan, kepatuhan terhadap keempat standar tersebut menjadi kunci keberhasilan program MBG. 

“Standar higienitas dan keamanan pangan wajib diterapkan secara ketat. Kita ingin anak-anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang tidak hanya bergizi, tapi juga aman dan layak konsumsi,” tegasnya.

Selain meninjau pelaksanaan teknis, BGN juga mendorong pemerintah daerah untuk membantu dapur SPPG dalam memenuhi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

“Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi ekonomi daerah, karena memberdayakan petani lokal, UMKM pangan, dan membuka lapangan kerja baru,” kata Dadang.

Saat ini, Banyuwangi memiliki 38 dapur SPPG dengan 111.805 penerima manfaat, mencakup siswa TK, SD, SMP, SMA, hingga santri pondok pesantren.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pendampingan dari BGN. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman, higienis, dan tepat sasaran.

“Pemkab telah melatih 448 petugas penjamah makanan dari SPPG agar memahami prinsip keamanan pangan. Hingga kini, 11 SPPG sudah mendapatkan sertifikat SLHS,” terang Ipuk.

Selain pelatihan, Pemkab Banyuwangi juga melibatkan puskesmas di tiap wilayah untuk melakukan pendampingan, inspeksi kesehatan lingkungan, serta pemeriksaan sampel makanan di laboratorium.

“Puskesmas juga kami tugaskan untuk menerbitkan SLHS bagi SPPG yang telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan,” tambah Ipuk.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda strategis nasional untuk membentuk generasi sehat, cerdas, dan produktif. Kehadiran BGN di Banyuwangi, menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan keberlanjutan dan kualitas pelaksanaannya.

“Dengan sinergi antara pusat dan daerah, kami optimistis program MBG di Banyuwangi akan menjadi model terbaik dalam penerapan dapur bergizi dan higienis di Indonesia,” tutup Ipuk. (rag/bp-bwi)