Ambruknya Atap Kelas di SMPN 1 Ngariboyo, Ungkap Rapuhnya Pengawasan Infrastruktur Pendidikan di Magetan

Magetan || Bratapos.com - Tragedi ambruknya atap ruang kelas IX di SMP Negeri 1 Ngariboyo, Kabupaten Magetan, pada Senin, 5 Mei 2025, mengundang perhatian luas publik dan memicu kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Magetan. Insiden tersebut tidak hanya memperlihatkan kerusakan fisik bangunan, tetapi juga menjadi gambaran nyata lemahnya sistem pengawasan infrastruktur pendidikan yang selama ini diterapkan.

Rangka plafon yang runtuh secara tiba-tiba mengancam keselamatan siswa dan guru. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem monitoring yang selama ini dijalankan oleh Dikpora Magetan.

BACA JUGA : Pekan Ini, DPRD Buru Akan Panggil Pihak PLN Namlea dan Mako Terkait Pemadaman Listrik

Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryanto, menyampaikan bahwa insiden ini bukanlah akibat dari efisiensi anggaran semata, melainkan buah dari buruknya manajemen serta lemahnya sistem pengawasan yang dibangun oleh dinas terkait.

“Masalah ini bukan semata soal penghematan anggaran. Menurut saya, akar persoalannya terletak pada lemahnya sistem yang dibangun oleh Dikpora Magetan. Mereka terlalu bergantung pada Dapodik untuk menganalisis kondisi pendidikan, baik terkait tenaga pendidik maupun sarana prasarana,” ujar Didik pada Rabu, 7 Mei 2025.

Ia menyoroti bahwa ketergantungan penuh pada Dapodik menjadi akar persoalan. Kapasitas tenaga pengelola Dapodik di masing-masing sekolah masih sangat terbatas, sehingga data yang disampaikan kerap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Selain itu, Didik juga mencontohkan, dalam kasus SMP Negeri 1 Ngariboyo, sistem Dapodik hanya mencatat satu ruang kelas yang rusak. Namun, hasil tinjauan langsung mengungkapkan bahwa terdapat lima ruang kelas yang mengalami kerusakan serupa, dengan potensi bahaya yang sama besarnya.

Ia pun mendesak agar Dikpora tidak hanya bergantung pada laporan administratif. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara aktif dan menyeluruh melalui inspeksi langsung ke sekolah-sekolah.

“Dikpora jangan hanya menunggu laporan di balik meja atau mengandalkan data digital. Mereka harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil dan memastikan keamanan serta kelayakan fasilitas pendidikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Didik mendorong pemerintah daerah, khususnya Penjabat (Pj) Bupati Magetan dan tim anggaran daerah, untuk memprioritaskan alokasi dana efisiensi sebesar Rp40 miliar—yang merupakan bagian dari mandat Inpres sektor superprioritas—untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

“Ini adalah momen penting bagi Pj Bupati untuk menunjukkan komitmen terhadap sektor pendidikan. Dana efisiensi yang tersedia seharusnya digunakan secara konkret untuk memperbaiki dan membangun ruang-ruang kelas yang rusak, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan siswa serta guru,” pungkasnya.

Peristiwa ini kembali membuka perdebatan lama mengenai kualitas data pendidikan dan urgensi pengawasan yang lebih humanis. Ketika sistem hanya mengandalkan data yang tidak akurat, maka keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik menjadi taruhannya. (Jhon Mongaz)