21 Desa Kecamatan Wonoayu Berkedok Bimtek Di Hotel View Prigen

Sidoarjo || Bratapos.com - Mendekati kontestasi Pilkada Kabupaten Sidoarjo, manuver politik yang di lakukan para kepala desa di kecamatan Wonoayu ini terbilang tercela dan mengkhianati amanah masyarakat kecamatan wonoayu, yang di percayakan pada para kepala desa jum'at 13/9 para kepala desa dengan di motori oleh Ketua FKKD Wonoayu H.Wahab ( merupakan Kepala desa Ketimang ) dan para pengurus FKKD yang mendapat dukungan penuh dari PLT Camat Wonoayu Imam Mukri melakukan manuver politik yang di kemas dalam acara Bimtek ( Bimbingan Teknik ) dan setiap desa di wajibkan mengutus 7 ( tujuh ) orang untuk mengikuti kegiatan ini dengan membayar biaya Rp. 700.000 uang tersebut di transfer ke E0 ( event organiser ) nurul khalila untuk 2 ( dua ) hari kegiatan.

Rincian anggaran untuk kegiatan ini adalah setiap desa mentransfer Rp 700.000 x 7( orang ) = Rp 4.900.000 x 21( jumlah desa di kecamatan Wonoayu ) = Rp 102.900.000 uang negara sejumlah ini dan masih ada tambahan biaya berupa SPPD luar kota untuk masing - masing peserta Rp 550.000/ orang + Rp 120.000 ( sppd untuk hari ke2 ) x7( orang ) x21 ( jumlah desa ) = Rp 98.490.000 jadi biaya untuk kegiatan yang di kemas dalam bintek di hotel view ini adalah Rp 102.900.000 ( transfer Ke EO ) + Rp 98.490.000 = Rp 201.390.000 uang sejumlah ini habis sia - sia tanpa input yang jelas dari kegiatan ini.

BACA JUGA : Banyuwangi Jadi Tuan Rumah Forum Bappeda Jatim 2026, Bahas Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah

Atas hal tersebut salah satu pengurus FKKD membenarkan adanya kegiatan tersebut dan menambahkan bahwa kegiatan tersebut akan di laksanakan jum'at 13/9 dan acara di mulai pukul 15.00 Wib di Hotel View Tretes pasuruan dan rencananya di hadiri PLT Bupati Sidoarjo H.Subandi SH ,MKn dan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat,sementara PLT Camat Wonoayu Imam Mukri yang di konfirmasi melalui pesan aplikasi Whats'App tidak memberikan tanggapan ( bungkam ).

Terpisah Aktifis Anti korupsi Ir Haryanto SH ,MSi yang di mintai komentarnya atas hal tersebut jum'at 13/9 kepada wartawan mengatakan," ini adalah pemborosan uang negara dengan memanfaatkan kewenangan kolektif para kepala desa ( penyalah gunaan kewenangan ) masuk ranah tindak pidana korupsi ,ini di perparah dengan melibatkan PLT Camat Wonoayu yang pernah di periksa KPK atas dugaan keterlibatan dari pemotongan insentif pajak yang saat ini kasusnya telah bergulir di pengadilan Tipidkor Jawa Timur ( surabaya ) dan yang lebih memprihatinkan lagi berdasarkan keterangan beberapa kepala desa biaya yang di pungut dari desa - desa tersebut bersumber dari dana bagi hasil pajak hal ini berpotensi untuk jadi kasus baru di bidang pajak ," pungkas bung Hary ( c@n )