Pemulung Winongo Resah Kehilangan Pekerjaan, Adukan Nasib ke Anggota DPRD Kota Madiun

Kota Madiun || Bratapos.com - Puluhan pemulung yang menggantungkan hidup di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kota Madiun, mendatangi kediaman salah satu anggota DPRD Kota Madiun dari Fraksi PDI Perjuangan, Usman Ependi, pada Sabtu (11/10/2025).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan keresahan dan kekhawatiran atas terancamnya sumber penghidupan akibat adanya proyek pengembangan Destinasi Wisata Edukasi TPA Winongo yang tengah dikerjakan Pemerintah Kota Madiun.

BACA JUGA : Maling Getah Ojol Ketangkap Warga Dan Di Hajar

Seperti diketahui, kawasan TPA Winongo kini sedang bertransformasi menjadi lokasi wisata edukasi lingkungan. Namun, proses pembangunan tersebut berdampak langsung pada aktivitas para pemulung yang selama ini mencari nafkah dengan mengumpulkan dan menjual barang bekas di lokasi tersebut.

“Kami sekarang penghasilannya menurun drastis. Truk sampah datangnya tengah malam, jadi kami kesulitan memulung. Sejak proyek pembangunan dimulai, pendapatan kami makin turun,” ujar Supri, koordinator para pemulung di TPA Winongo.

Ia menambahkan, kekhawatiran terbesar para pemulung adalah ketika nantinya TPA benar-benar ditutup total. “Kalau nanti TPA dijadikan tempat wisata dan kami tidak boleh memulung, kami harus kerja apa?” ujarnya.

Menurut Supri, hingga kini belum ada pihak dari pemerintah yang datang secara langsung untuk menjelaskan nasib mereka ke depan. Ia mencatat, ada sekitar 50 orang pemulung yang sehari-hari menggantungkan penghasilan dari aktivitas di TPA Winongo, sebagian besar merupakan warga sekitar.

Menanggapi hal tersebut, Usman Ependi menyatakan akan segera menindaklanjuti aspirasi para pemulung melalui mekanisme resmi di DPRD Kota Madiun.

“Saya baru saja menerima kedatangan teman-teman pemulung yang menyampaikan keluhan terkait mata pencaharian mereka yang terancam. Aspirasi ini akan saya sampaikan ke pimpinan DPRD dan Komisi III untuk dibahas dan dicarikan solusinya,” jelas Usman.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula perwakilan dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Kota Madiun, yang memberikan pendampingan hukum dan advokasi bagi para pemulung.

Ketua LPKAN Kota Madiun, Agus Hendarto atau yang akrab disapa Topan, menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini hingga mendapatkan perhatian dari pihak eksekutif.

“Kami akan terus mengawal kasus ini. Pembangunan wisata tentu baik, tapi jangan sampai mengorbankan masyarakat kecil yang hidupnya bergantung dari sana. Pemerintah perlu memberikan solusi konkret,” tegasnya.

Para pemulung berharap pemerintah dapat memberikan alternatif pekerjaan atau program pemberdayaan ekonomi jika proyek wisata TPA Winongo benar-benar dilanjutkan. Mereka juga meminta DPRD menyampaikan aspirasi ini kepada Wali Kota Madiun agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada rakyat kecil.