Pemprov Jateng Undang Partai Politik Guna Ciptakan Pemilu Damai 2024

SEKARANG || Bratapos.com – Seiring dengan kian dekatnya pelaksanaan Pemilu 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengundang partai politik peserta Pemilu 2024 di wilayahnya. 

BACA JUGA : Silpa APBD 2025 Kota Madiun Tembus Rp154 Miliar, DPRD Minta Jadi Evaluasi Serius

“Kegiatan yang kami lakukan ini, dalam rangka silaturahmi, dan boleh dikatakan konsolidasi, dalam rangka menciptakan Pemilu 2024 damai di Jateng," kata Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., usai menghadiri acara Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah di Hotel Grasia, Kota Semarang pada Jumat, 12 Januari 2023. 

Acara tersebut mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRD, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng serta 18 partai politik di Jawa Tengah.

Pj Gubernur mengatakan, tingkat ketegangan dan potensi konflik mendekati pelaksanaan pemilu dapat semakin tinggi. Agar tercipta situasi yang aman dan damai, Pemprov Jateng melakukan berbagai langkah sebagai upaya antisipasi, salah satunya dengan merangkul semua pihak, termasuk partai politik.

Partai politik memiliki peran penting untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, sekaligus menciptakan iklim politik yang kondusif di masa-masa seperti sekarang ini.

Terutama saat pelaksanaan kampanye dengan metode rapat umum pada 21 Januari sampai 10 Februari 2024 nanti.

“Parpol (partai politik) perlu memberikan imbauan-imbauan, untuk mengikuti aturan yang ada, dan juga untuk menciptakan Pemilu damai tersebut," jelasnya.

Pj Gubernur membeberkan, ada empat indikator kesuksesan pelaksanaan Pemilu, yakni tingginya partisipasi masyarakat, kesuksesan di setiap tahapan Pemilu, terjaganya iklim yang kondusif, serta tidak adanya gangguan dalam pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Sedangkan upaya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu merupakan tugas bersama dari semua pihak, baik para penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum), pemerintah, TNI, Polri, peserta Pemilu, maupun masyarakat. (Arifin)