Aktivis Soroti Efektivitas dan Prioritas Anggaran, DPRD Lombok Timur Lakukan Kunker Berulang

Lombok Timur, NTB||bratapos.com--  Anggota DPRD Lombok Timur, meskipun baru beberapa bulan menjabat, terus melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerah. Kegiatan ini mendapatkan sorotan tajam dari Rohman Rofiki, seorang aktivis yang mempertanyakan efektivitas serta dampak dari kunjungan kerja tersebut terhadap pembangunan daerah.  

Menurut Rohman, meskipun kunjungan kerja memiliki tujuan untuk memperluas wawasan anggota DPRD, frekuensi yang tinggi tanpa hasil yang jelas justru menimbulkan keraguan. “Kunker itu harus membawa hasil yang nyata, bukan sekadar rutinitas perjalanan. Masyarakat membutuhkan kebijakan konkret untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sehari-hari, seperti infrastruktur yang rusak, pengangguran, dan minimnya layanan kesehatan,” ujarnya.  

BACA JUGA : Surat Masuk ke Bupati Deliserdang Tak Berbuah Tindakan, P2BMI dan GRPK Soroti Sikap Dinas Cipta Karya atas Pagar Gudang Tanpa PBG

Rohman juga menyoroti penggunaan anggaran yang cukup besar untuk mendanai kegiatan kunker. Ia menilai bahwa anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. “Anggaran yang digunakan untuk kunker ini bisa lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk infrastruktur atau pelayanan publik yang lebih mendesak,” lanjutnya.  

Aktivis yang juga merupakan Ketua Forum Diskusi Jurnal Merah ini mengingatkan bahwa salah satu tugas utama DPRD adalah memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah. Ia berpendapat bahwa perjalanan dinas seharusnya menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, bukan sekadar kegiatan rutin yang tidak memberi manfaat langsung.  

Selain itu, Rohman juga menilai bahwa kurangnya transparansi mengenai tujuan dan hasil kunker menjadi masalah. Masyarakat berhak mendapatkan laporan yang jelas mengenai hasil dari setiap kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPRD. “Rakyat harus tahu apa yang diperoleh dari kunker tersebut. Jika hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka ini akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap DPRD,” jelasnya.  

Meski demikian, Rohman berharap bahwa DPRD Lombok Timur yang baru ini dapat segera memperbaiki fokus dan prioritas kerja mereka. “Kunker itu memang penting, tapi prioritas utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada di daerah ini. Seperti masalah jalan rusak dan fasilitas kesehatan yang belum memadai, mengurangi pengangguran dan pemberdayaan masyarakat ditegah ketidak pastian gelobal hari ini. Masyarakat menunggu bukti konkret dari DPRD,” harapnya.  

DPRD Lombok Timur diharapkan bisa lebih transparan dalam setiap keputusan anggaran dan lebih fokus pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Rohman menegaskan, pengawasan terhadap kinerja DPRD akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara tepat dan efisien.