Praktisi Hukum Ambo Kolengsusu Meminta Polres Buru Tangkap Koordinator Koperasi Dan Pemilik Alat Di Jalur H Wansait

Kab. Buru | bratapos.com - Terkait Aktivitas pertambangan Emas yang mengunakan Alat berat di Jalur H Wansait,Desa Dava,Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku.Mendapat kencaman dari Praktisi Hukum Ambo Kolengsusu yang meminta Polda Maluku dan Polres Buru jangan diam dan kala dari mafia tambang. 

BACA JUGA : Tiga Komplotan Pembobol Rumah di Glenmore Dibekuk Jatanras Polresta Banyuwangi

Ambo meminta pihak kepolisian agar menangkap dan periksa orang yang mengaku sebagai Koordinator Koperasi di Jalur H Wansait,"Rabu (30/4). 

Tidak lupa juga periksa Tiong selaku pemilik Alat dan orang yang memberikan lahan untuk beraktivitas pertambanagan,"Pungkas Ambo. 

Di duga ada mafia tambang yang berafiliasi dengan koperasi karena mengutip stekman Asisten ll Provinsi Maluku Kasrul Selang bahwa sebulan kemarin, proses pembuatan Amdal itu makan waktu kurang lebih 6 bulan, tetapi baru satu bulan koperasi suda beraktivitas, berarti stekmen Kasrul selang merupakan pembohongan publik lewat media. 

Karena pembuatan Amdal bukan semudah balik telapak tangan atau bim salam bim langsung jadi,"Jelas Ambo. 

Olehnya itu, Polres Buru jangan diam dan Takut kepada pemilik Koperasi yang di belakangnya ada Cukong Cukong China yang mau berinvestasi lewat koperasi namun mau main kucing kucingan dengan pemilik lahan Gunung Botak dan sekitarnya. 

Jadi di harapkan penegak hukum di buru jangan seperi singgah gigi ompong yang bisa bersuara namun tidak bisa mengigit. 

Selain saya berbicara karena saya bagian dari anak adat jadi hak saya untuk berbicara, "tutup Ambo. 

Apabila tidak ada penindakan hukum ke Pihak pemilik koperasi maka kita akan laporkan hal ini ke Polda Mabes Polri. 

Lalu Ambo juga menjelaska jika koperasi tambang itu di beri ijin.Suda seharusnya persyaratan Peta Wilaya pertambangan harus suda di dapatkan.

Sementara mau dpt peta wilayah pertambangan itu mestinya suda ada peta dari Kantor Badan Pertanahan Nasional biar tahu mana wilayah hutan lindung,hutan produksi dan lahan pertambangan yang mau di lakukan aktifitas pertambangan.

Jangan cuma berdasarkan foto dari goggle untuk melengkapi persyaratan.sementara seluruh ketua koperasi tidak mempunya wilayah atau hak kepemilikan lahan pertambangan.

Negara tidak boleh kalah dengan ke arogansi oknum ketua koperasi.Kejahatan harus di sikat tanpa memandang bulu,"Ungkap Ambo.