BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Proyek normalisasi pengerukan sedimentasi di muara sebelah utara kawasan Pantai Marina Boom, Banyuwangi, menuai sorotan serius. Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Banyuwangi, Sulaiman Sabang, S.H., mempertanyakan sejumlah aspek pelaksanaan proyek yang diduga tidak transparan, mulai dari kejelasan kewenangan wilayah, penggunaan anggaran sekitar Rp400 juta, hingga realisasi pekerjaan di lapangan.
Sorotan tersebut mencuat setelah Sulaiman melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pada Senin (16/11/2026) siang. Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait, khususnya mengenai dasar pelaksanaan kegiatan yang disebut menggunakan anggaran pemerintah daerah.
BACA JUGA :
SMK PGRI 1 Mejayan Jadikan 1001 Pasar Rakyat UMKM Ruang Promosi Produk Lokal
Menurut Sulaiman, lokasi pengerukan berada di kawasan yang berkaitan dengan wilayah pengelolaan Pelindo. Karena itu, ia mempertanyakan dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi apabila pekerjaan tersebut memang dibiayai melalui APBD kabupaten.
"Kalau memang ini sengaja diambil oleh APBD, timbul pertanyaan. Masih banyak pekerjaan di wilayah kabupaten yang belum dilaksanakan. Kenapa justru mengambil pekerjaan di sini? Kejelasannya juga belum terang," tegas Sulaiman.
Ia menilai, sebelum proyek dilaksanakan, pemerintah daerah semestinya memastikan terlebih dahulu status kewenangan dan melakukan koordinasi dengan pihak yang memiliki otoritas atas kawasan tersebut.
"Kalau memang ingin membantu nelayan, bukan berarti caranya seperti ini. Mestinya pemerintah daerah membangun kerja sama yang jelas dengan pihak provinsi maupun pengelola kawasan. Harus ada kejelasan siapa yang berwenang menangani pekerjaan ini," ujarnya.
Anggaran Rp400 Juta dan Transparansi Proyek Dipertanyakan
Selain persoalan kewenangan, Sulaiman juga menyoroti nilai anggaran proyek yang disebut mencapai lebih dari Rp400 juta. Menurutnya, besaran anggaran tersebut perlu disandingkan dengan volume pekerjaan dan hasil nyata pengerukan di lapangan.
Ia mempertanyakan manfaat pekerjaan yang dinilai belum memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi kedalaman muara.
"Yang sekarang dikeruk ini sebenarnya untuk apa? Faktanya, kondisi di lapangan masih terlihat dangkal. Bahkan, sejumlah nelayan mengaku perahunya masih kandas ketika melintas. Kalau hasilnya seperti ini, apa manfaat yang bisa dirasakan masyarakat?" ungkapnya.
Sulaiman juga menyoroti tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Padahal, menurutnya, informasi mengenai nama kegiatan, nilai kontrak, pelaksana, sumber anggaran, serta waktu pelaksanaan merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi publik.
Ia juga mempertanyakan proses penawaran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menurut informasi yang diterimanya berlangsung sangat singkat, bahkan disebut hanya sekitar lima menit sebelum penawaran ditutup.
"Ini perlu diperiksa. Jangan sampai ada proses yang tidak transparan. Kami meminta seluruh dokumen perencanaan, proses pengadaan, kontrak, hingga realisasi pekerjaan dibuka dan diperiksa," tandasnya.
Ada Perbedaan Tanggal SPK dan Surat Pemberitahuan Pengerukan
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah perbedaan waktu antara dokumen pelaksanaan pekerjaan dengan surat pemberitahuan pengerukan yang diterbitkan Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh, Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi menerbitkan surat Pemberitahuan Pengerukan Sedimentasi kepada Direktur Utama PT Pelindo Properti Indonesia Banyuwangi tertanggal 30 Oktober 2026, Nomor: 610/1909/429.105/2026, dengan sifat penting.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa kegiatan pengerukan sedimentasi direncanakan mulai dilaksanakan pada 10 November 2026. Material hasil pengerukan direncanakan ditempatkan di lahan Pantai Boom bagian timur.
Namun, berdasarkan informasi dokumen yang disampaikan, Surat Perintah Kerja (SPK) kepada CV pelaksana disebut telah diterbitkan pada 2 Oktober 2026.
Perbedaan tanggal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tahapan administrasi, kesiapan pelaksanaan, serta kesesuaian antara jadwal dalam dokumen kontrak dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Sulaiman juga mempertanyakan, kapan pekerjaan sebenarnya mulai dilaksanakan dan apakah seluruh tahapan administrasi telah dipenuhi sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pekerjaan Disebut Hanya Empat Hari, Volume Fisik Perlu Diaudit
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat sekitar, pengerjaan proyek tersebut disebut hanya berlangsung kurang lebih empat hari.
Durasi itu menjadi sorotan, karena masyarakat menilai volume pekerjaan yang terlihat di lapangan relatif terbatas dibandingkan dengan nilai anggaran yang disebut mencapai ratusan juta rupiah.
Selain durasi pekerjaan, kesesuaian volume pengerukan dengan dokumen perencanaan dan data yang tercantum dalam LPSE juga perlu dipastikan.
Sulaiman menilai, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat keberadaan pekerjaan secara fisik. Audit juga harus mencakup volume sedimentasi yang dikeruk, jumlah material yang dipindahkan, spesifikasi teknis, nilai kontrak, serta kesesuaian pembayaran dengan hasil pekerjaan.
Ia bahkan mempertanyakan efektivitas metode pengerukan yang dilakukan tanpa bangunan penahan sedimentasi.
"Kalau memang tujuannya mengatasi pendangkalan, mestinya dikaji juga bagaimana penanganan sedimentasinya. Kalau tidak ada penahan air atau konstruksi pengaman yang memadai, material yang sudah dikeruk dan ditumpuk berpotensi kembali terbawa air ketika hujan. Jadi efektivitas pekerjaannya harus dikaji secara teknis," paparnya.
Desak APH Periksa, KPK Diminta Turun Tangan
Atas berbagai persoalan tersebut, Sulaiman meminta aparat penegak hukum (APH) segera melakukan penelusuran terhadap proyek normalisasi muara Pantai Marina Boom.
Ia secara khusus mendorong, agar dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan tersebut turut menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami meminta APH segera menindaklanjuti persoalan ini. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, silakan diproses sesuai hukum. Jangan sampai anggaran negara digunakan tanpa hasil yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan," tegasnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai proyek yang semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya nelayan, justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya perencanaan, pengawasan, maupun transparansi.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara jelas bagaimana uang negara digunakan, siapa yang bertanggung jawab, dan sejauh mana manfaat pekerjaan tersebut benar-benar dirasakan.
“LSM GERAK akan segera melaporkan kasus ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Kami menduga terdapat indikasi pekerjaan proyek yang sengaja difiktifkan atau penyelewengan anggaran APBD. Karena itu, perlu ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, khususnya instansi yang bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Masyarakat juga akan turut mengawal langsung proses laporan tersebut,” pungkas Sulaiman Sabang.
Konfirmasi dan Klarifikasi Pihak Terkait Diperlukan
Hingga berita ini disusun, sejumlah persoalan yang disampaikan Ketua LSM GERAK Banyuwangi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas PU Pengairan perlu memberikan penjelasan mengenai dasar kewenangan pelaksanaan proyek, sumber dan besaran anggaran, proses pengadaan, tanggal penerbitan SPK, volume pekerjaan, serta hasil pemeriksaan pekerjaan.
Demikian pula pihak Pelindo dan CV pelaksana perlu memberikan keterangan mengenai status kawasan, koordinasi pelaksanaan, serta kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak.
Klarifikasi tersebut penting agar persoalan ini menjadi terang dan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat. Sebab, proyek yang bersumber dari uang negara bukan sekadar persoalan terselesaikannya pekerjaan fisik. Lebih dari itu, setiap rupiah anggaran publik wajib dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi, teknis, maupun hukum. (rag/bp-bwi)