Kisruh KONI Sidoarjo Melebar ke Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Nama Yudhi Irianto Tiba-tiba Dicoret dari Bursa Ketua

Sidoarjo || bratapos.com – Konflik internal di tubuh organisasi olahraga Sidoarjo makin memanas. Setelah sebelumnya pemilihan Ketua KONI Sidoarjo periode 2025–2030 menuai gugatan dari sejumlah Ketua Cabang Olahraga (Cabor), kini kisruh serupa merembet ke tubuh Askab Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sidoarjo.

Meski pemilihan Ketua Askab Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) baru akan digelar pada 17 Mei mendatang, tensi politik dalam organisasi sepak bola ini sudah terasa panas. Setidaknya ada lima nama yang sempat mencuat sebagai kandidat ketua, yakni Yudhi Irianto, Achmad Sodirin, Suyitno, Pujo, dan Syaiful Arief

BACA JUGA : Kasus Hotel Flamboyan Kepanjen Disorot, Warga Pertanyakan Prosedur Penanganan

Namun setelah melalui proses verifikasi, hanya tiga nama yang dinyatakan lolos dan memenuhi syarat, yakni Yudhi Irianto, Pujo, dan Suyitno. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Komite Pemilihan Askab Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sidoarjo, Dally Barmansyah.

Yang mengejutkan, nama Yudhi Irianto—yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo—belakangan justru tereliminasi dari bursa pencalonan.

"Kelihatannya nama saya digugurkan kemarin. Makanya saya akan tanyakan alasan pengguguran ini sebagai bentuk transparansi," ujar Yudhi saat dikonfirmasi di Fave Hotel, usai menghadiri Muskab PBSI, Senin (5/5/2025) siang.

Saat disinggung apakah pencoretan namanya terkait rangkap jabatan sebagai birokrat, Yudhi menampik hal itu. Ia menegaskan, tidak ada aturan dalam statuta PSSI yang melarang seorang pejabat publik untuk merangkap jabatan di organisasi olahraga.

“PBSI itu sama seperti Cabor lain, tidak ada larangan rangkap jabatan. Bahkan ada teman-teman birokrat lain yang juga jadi pengurus Cabor,” ungkapnya.

Pernyataan itu juga diamini Dally Barmansyah. Menurutnya, posisi Yudhi sebagai kepala dinas tidak melanggar aturan pencalonan.

“Dalam persyaratan tidak disebutkan larangan rangkap jabatan. Yang penting memenuhi semua dokumen dan syarat administratif sebagai calon,” ujar Dally.

Lebih lanjut, Dally menyebut pihak yang merasa dirugikan masih memiliki ruang untuk mengajukan banding sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Proses banding adalah bagian dari tahapan sebelum pemilihan resmi berlangsung,” pungkasnya.(Anik)