HMI Dan IMM Cabang Buru Minta Tolak 10 Koperasi Tambang GB Dan Deportasi 14 WNA China

Kab. Buru | bratapos. com - Oraganisasi Ikatan Mahasiswa Muhamaddia (IMM) Cabang Buru dan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang Namlea melakukan aksi damai penolakan 10 Koperasi dan meminta imigrasi Ambon deportasi WNA asal China yang mau bekerja di tambang Emas Gunung Botak. 

BACA JUGA : Kasus Hotel Flamboyan Kepanjen Disorot, Warga Pertanyakan Prosedur Penanganan

Demostrasi itu mulai dari depan kampus lqra Buru, Simpang Lima Kota Namlea, Kantor Bupati dan Polres Pulau Buru,"Jumat (2/5). 

Ketua IMM Cabang Buru Kadafi Alktari mengatakan bahwa,kegiatan 10 Koperasi yang di kordinir oleh Ruslan Arif Suamole yang bekerja sama dengan Persuahan PT Wangsuwai Indo Maining untuk kelola hasil tambang emas gunung botak suda melenceng dari kaida-kaida Koperasi. 

Kenapa saya katakan seperti itu, karena Izin Koperasi kita belum lihat seperti apa, terus tempat pembuangan limbah tidak ada, Amdal juga masi simpan siur, tiba- tiba suda kerja. 

Kita tidak mau ada praktek kejahatan pertambangan ada di negeri kami. 

Terus lahan yang Koperasi duduk itu lahan transmigrasi yang di berikan untuk masyarakat bertani, bukan di serobot untuk aktifitas ilegal pertambangan,"Pungkas Kadafi. 

Ketua HMI Cabang Buru, Abdula Fatcey juga meminta pemilik Koperasi harus di proses hukum, lalu seluru WNA China yang lagi di periksa Imigrasi Agar dideportasi. 

Kenapa demikian saya katakan seperti itu, karena belum ada tambang resmi lalu pihak perusahan suda berani datangkan WNA China ke tambang gunung botak. 

Bahkan ada satu WNA yang Visa kerjanya di Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB), bisa bebas beraktifitas di sekitar lokasi gunung botak. 

Jadi kita minta imigrasi dan Kanwil Imigrasi Provinsi untuk segara deportasi Para WNA China yang di tangkap sekitar gunung botak dan Namlea. 

Kami HMI dan IMM menolak Koperasi dan biarkan rakyat kerja sambil tunggu regulasi perusahan pemenang tender beberapa tahun kemarin. 

Kita juga akan brangkat dan melakukan aksi damai di kantor Gubernur maluku, ESDM dan DPRD Provinsi Maluku minggu depan untuk menijau kembali ijin koperasi. Sarbin