Dugaan Jual' Beli Jabatan Di Dinas Pendidikan Kab Bangkalan Mulai Jadi Rumor Publik

Bangkalan | Brata PosDugaan Praktik Tidak Transparan dalam Penempatan Kepala Sekolah dan Pengelolaan Dana Pendidikan. Modus dugaan penyimpangan dalam dunia pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber terpercaya yang enggan disebutkan identitasnya, terdapat indikasi adanya praktik tidak transparan dalam proses penempatan kepala sekolah di beberapa lembaga pendidikan.

Menurut keterangan yang dihimpun, proses penempatan kepala sekolah disebut-sebut melibatkan transaksi dengan nilai yang bervariasi, berkisar antara Rp5 juta hingga Rp15 juta, tergantung lembaga yang menjadi tujuan. Penempatan ini diprediksi akan terjadi sekitar bulan Juni 2025 dan diduga dilakukan secara terencana.

BACA JUGA : Bikin Bangga! Kepala Spensaba Apresiasi Prestasi Gemilang Siswa, Robot SMART Juara 1 Nasional 2026

Salah satu sekolah yang disebut dalam informasi tersebut adalah SMPN 1 Kamal, yang dikabarkan telah memiliki kandidat kuat, yakni kepala sekolah dari SMPN 3 Kamal, berinisial NR. Dugaan ini muncul setelah terjadi pergantian Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah yang berlangsung dalam waktu singkat—sekitar tiga bulan. Sejumlah pihak menilai perubahan ini janggal dan perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran administratif maupun etik.

Masih menurut sumber yang sama, praktik serupa telah dirancang sejak sekitar satu tahun lalu dengan sistem tertentu yang disesuaikan dengan "kemampuan" peminat. Meskipun belum dapat dipastikan kebenarannya, informasi ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proses mutasi pejabat di dunia pendidikan.

Selain persoalan penempatan, SMPN 1 Kamal juga disebut dalam laporan mengenai dugaan penyimpangan anggaran. Beberapa temuan yang sedang menjadi perbincangan di kalangan internal antara lain:

1. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dari Dana BOS
   Diduga terjadi kebocoran dana BOS hingga Rp5 juta per bulan, dengan melibatkan pihak-pihak internal sekolah. Inisial AK dan MY disebut-sebut dalam laporan tersebut, namun belum ada konfirmasi resmi.

2. Penerimaan Sertifikasi Guru
   Terdapat dugaan bahwa empat guru menerima tunjangan sertifikasi secara tidak sesuai ketentuan. Operator sekolah berinisial ED diduga berperan dalam pengelolaan data yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan di SPKT Polres Bangkalan terkait dugaan pemalsuan dokumen.

Laporan-laporan ini belum dapat diverifikasi secara menyeluruh karena belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan maupun pihak sekolah. Namun demikian, apabila dugaan ini benar, maka diperlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pihak pengawas pendidikan.

Sebagai media, kami menghormati asas praduga tak bersalah dan mendorong semua pihak untuk memberikan klarifikasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Agus