Deputi Kemenko Kumham Imipas Dorong Penguatan Sinergi Keimigrasian dan Pemasyarakatan di Banyuwangi

BANYUWANGI, BRATAPOS.com — Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), I Nyoman Gede Surya Mataram, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan DPRD Kabupaten Banyuwangi, Rabu (15/10/2025).

Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor, guna meningkatkan kualitas layanan publik di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan di ujung timur Pulau Jawa.

BACA JUGA : Konflik Papua Tak Kunjung Reda, Ketum Mahupiki: Negara Harus Punya Data Tunggal Pengungsi

Dalam rombongan Deputi turut hadir Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Herdaus, Kalapas Kelas IIA Banyuwangi I Wayan Nurasta Wibawa, Kakanim Kelas III TPI Banyuwangi Muhammad Ervan Lesmana, serta perwakilan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jember.

Di Pemkab Banyuwangi, rombongan diterima oleh Wakil Bupati Mujiono, sementara di gedung DPRD, mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara.

Dalam pertemuan tersebut, Deputi I Nyoman Gede Surya Mataram, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dukungan nyata Pemkab Banyuwangi selama ini terhadap program Kemenko Kumham Imipas, mulai dari hibah lahan untuk pembangunan Kantor Imigrasi, program pembinaan di Lapas, hingga hibah lahan tambahan bagi Lapas Banyuwangi.

“Sinergi antara Pemkab, Lapas, dan Kantor Imigrasi menjadi kunci utama dalam memperkuat pelayanan publik berbasis hukum dan kemanusiaan. Dukungan daerah adalah fondasi bagi optimalisasi kinerja kedua lembaga ini,” ujar I Nyoman.

Ia menegaskan, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian maupun pemasyarakatan akan berdampak langsung pada keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

Untuk itu, Deputi I Nyoman mengajukan dukungan berkelanjutan terhadap sejumlah rencana strategis nasional di daerah, di antaranya:

▪︎ Pembangunan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Banyuwangi yang representatif

▪︎ Penyediaan tambahan lahan untuk pembangunan Lapas baru

▪︎ Pendirian Kantor Bapas di Banyuwangi

“Ketiga program ini sangat penting untuk menjawab tantangan ke depan, terutama menjelang implementasi KUHP baru yang akan memperluas peran Bapas dalam sistem pemidanaan modern,” tegasnya.

Baik Pemkab maupun DPRD Banyuwangi memberikan respons positif atas usulan tersebut. Wakil Bupati Mujiono menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan infrastruktur dan kelembagaan bidang hukum dan HAM di Banyuwangi.

“Pemkab akan selalu siap bersinergi. Ini bukan hanya soal pembangunan institusi, tetapi tentang bagaimana masyarakat Banyuwangi bisa merasakan manfaat nyata dari pelayanan publik yang semakin baik,” ujar Wabup Mujiono.

Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara menyatakan pihak legislatif akan menindaklanjuti hasil audiensi tersebut melalui pembahasan lebih mendalam bersama pemerintah daerah.

“Poin-poin penting yang disampaikan akan kami kaji secara serius, agar langkah yang diambil benar-benar mendukung kepentingan masyarakat dan pembangunan hukum di Banyuwangi,” ungkap Made.

Kunjungan kerja ini, mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat koordinasi vertikal dan horizontal antara instansi hukum dan pemerintahan daerah.

Sinergi yang solid diharapkan dapat mempercepat terwujudnya layanan keimigrasian dan pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada masyarakat.

Dengan dukungan Pemkab dan DPRD Banyuwangi, Kemenko Kumham Imipas optimistis bahwa Banyuwangi dapat menjadi model kolaborasi pusat-daerah dalam membangun tata kelola hukum dan pelayanan publik yang berkeadilan dan berdaya saing. (rag/bp-bwi)