Cari Kambing Hitam Tutupi Kebobrokan, Fasum Jadi Tameng, Bukan Cermin Kesalahan

Sampang || bratapos.com — Isu “perusakan fasilitas umum” pasca demonstrasi Pilkades Sampang mendadak jadi sorotan utama. Nilai kerugian puluhan juta rupiah dijadikan bahan drama politik. Para pejabat tampil serius di depan kamera, menggelar jumpa pers seolah sedang membela kepentingan publik. Padahal, di balik narasi moralitas itu tersembunyi kepanikan kekuasaan.

Kursi rebah dan kaca pecah dijadikan simbol kebiadaban massa, sementara keadilan dan demokrasi yang rusak dibiarkan. Laporan kerusakan berubah menjadi alat pembenaran politik untuk menutupi dosa penundaan Pilkades—sebuah kebijakan yang mencabut hak rakyat desa untuk memilih.

BACA JUGA : Pembinaan Wahidiyah DI Hongkong : Kanjeng Romo Kyai Abdul Majid Ali Fikri RA Bangkitkan Semangat Juang Pengamal

Kerugian materi tidak sebanding dengan kerugian sosial yang ditimbulkan. Pemerintah lebih peduli pada pagar dan pot bunga daripada kepercayaan rakyat yang runtuh. Isu fasum hanyalah topeng untuk menutupi krisis legitimasi yang lebih dalam.Ketika Desa Kehilangan Suara dan Arah

Penundaan Pilkades telah menciptakan kekosongan legitimasi di banyak desa. Kepala desa yang habis masa jabatannya digantikan oleh pejabat sementara tanpa mandat rakyat. Situasi ini melahirkan kekacauan sosial: aparat berjalan tanpa arah, warga kehilangan figur pemimpin pilihan mereka.

Desa yang dulu menjadi simbol kemandirian kini berubah menjadi ruang ketidakpastian. Rakyat tidak lagi percaya pada proses politik yang diatur dari atas. Maka ketika mereka turun ke jalan, itu bukan tindakan anarki, melainkan ekspresi dari frustrasi terhadap matinya demokrasi di akar rumput.

Kerusakan fasum bisa diperbaiki dengan uang, tapi kerusakan kepercayaan tidak. Penundaan Pilkades bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan bentuk nyata perampasan kedaulatan rakyat yang menghancurkan fondasi sosial desa.Narasi Anarki: Senjata Kekuasaan yang Panik

Ketika argumen hukum dan moral tak lagi bisa membela, penguasa mencari musuh imajiner. Narasi “aksi anarkis” dijadikan senjata untuk mengubah korban menjadi tersangka. Media lokal digiring untuk menampilkan sisi negatif demonstrasi, sementara akar persoalan disembunyikan.

Padahal, sebagian besar massa bertindak tertib. Kerusakan kecil yang terjadi adalah akibat ketegangan spontan, bukan perencanaan. Namun framing kekuasaan membuat rakyat tampak bersalah dan pantas ditekan. Dengan begitu, mereka bisa menjustifikasi tindakan represif dan membungkam kritik.

Yang rusak bukanlah fasilitas umum, melainkan logika kekuasaan yang kehilangan nurani. Pemerintah lebih sibuk menciptakan musuh daripada mendengar jeritan warganya. Inilah tanda bahwa rezim lokal sedang kehilangan pijakan moral dan rasa takut pada kebenaran yang dibawa rakyat.Menyapu Debu, Memulihkan Demokrasi

Sampang tidak butuh kambing hitam baru, melainkan keberanian untuk mengoreksi diri. Pemerintah harus mengakui bahwa penundaan Pilkades adalah kesalahan yang melukai rakyat. Isu fasum hanyalah debu kecil yang menutupi gunung kegagalan politik.

Langkah moral pertama adalah mengembalikan hak rakyat untuk memilih kepala desanya sendiri. Pilkades bukan prosedur teknis, melainkan simbol kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap konstitusi. Tanpa itu, semua wacana stabilitas hanyalah topeng kosong.

Gerakan rakyat harus terus berjalan dengan martabat. Mereka bukan perusuh, tapi penjaga nurani demokrasi desa. Karena jika penguasa terus menutup mata, sejarah akan menulis dengan jujur: di Sampang, demokrasi pernah dipasung di balik debu fasilitas umum dan kepura-puraan moral kekuasaan.