Bea Cukai Madiun Tingkatkan Pengawasan, Berantas Rokok Ilegal dan Jaga Penerimaan Negara

Kota Madiun || Bratapos.com - Kantor Bea Cukai Madiun terus mengintensifkan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal. Fokus utamanya adalah rokok tanpa pita cukai dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), yang berpotensi merugikan negara sekaligus membahayakan masyarakat.

Upaya pengawasan tersebut, mencakup enam daerah kerja, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, dan Pacitan. 

BACA JUGA : Tiga Komplotan Pembobol Rumah di Glenmore Dibekuk Jatanras Polresta Banyuwangi

Tidak hanya mengandalkan operasi lapangan, Bea Cukai Madiun juga melakukan pendekatan berbasis edukasi dan sosialisasi agar masyarakat serta pelaku usaha tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal.

“Pengawasan yang kami lakukan tidak sebatas operasi penindakan. Setelah itu, kami tindaklanjuti dengan penyidikan, penerapan sanksi administratif, hingga mekanisme ultimum remedium. Tujuannya agar selain memberi efek jera, juga berdampak nyata pada penerimaan negara,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Madiun, P. Dwi Jogyastara, Kamis (21/8/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, Bea Cukai Madiun mencatat sejumlah capaian penting. Pada 2024, terdapat 141 kasus penindakan dengan barang bukti lebih dari 7,2 juta batang rokok ilegal dan 1.417 liter MMEA, dengan potensi kerugian negara Rp7,12 miliar. Sementara hingga Agustus 2025, tercatat 56 kasus dengan barang bukti 4,3 juta batang rokok ilegal dan 21 liter MMEA, serta potensi kerugian Rp4,19 miliar.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tak lepas dari sinergi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dukungan masyarakat. Salah satu contoh terbaru adalah operasi gabungan dengan Denpom V/1 Madiun di Kecamatan Saradan, yang berhasil mengamankan pelaku RA (22) berikut 144.200 batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara Rp141,13 juta.

“Pelaku mengajukan penyelesaian perkara melalui ultimum remedium dan dikenai denda administratif sebesar Rp326,52 juta, yang sudah disetorkan ke kas negara,” terangnya.

Lebih jauh, Dwi juga menambahkan, bahwa penerapan ultimum remedium mengacu pada PMK-237/PMK.04/2022 yang mengedepankan denda sebagai alternatif penghentian penyidikan tindak pidana cukai. Prinsip ini dinilai lebih efektif dalam memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara sekaligus menekan angka pelanggaran.

“Kami yakin, dengan konsistensi pengawasan, kerja sama antar instansi, dan peran serta masyarakat, peredaran rokok ilegal bisa ditekan, sehingga penerimaan negara dari sektor cukai tetap terjaga,” pungkasnya.