TEGAL || Bratapos.com – Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., mendampingi Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan kepada warga penerima manfaat di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Banyumas.
Penyerahan bantuan secara simbolis itu dilakukan di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dan Gudang Bulog Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas pada Rabu, 3 Januari 2024.
Penyampaian bantuan pangan akan terus disalurkan hingga Maret 2024. Bahkan, apabila jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memungkinkan, maka penyaluran bantuan akan dilanjutkan hingga Juni 2024.
Pada tahun 2024, penyerahan bantuan dari program lanjutan di tahun 2023 ini mulai kembali dilakukan. Penyalurannya dimulai dari Kabupaten Cilacap pada tanggal 2 Januari 2024, kemudian dilanjutkan di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tegal pada tanggal 3 Januari 2024. Diketahui, bantuan diberikan kepada 1.000 penerima manfaat di masing-masing kabupaten.
Diketahui pada tahun 2023, jumlah bantuan pangan yang diserahkan di Jawa Tengah tercatat sebanyak 3,3 juta penerima manfaat. Kemudian jumlahnya bertambah menjadi sekitar 3,5 juta penerima manfaat di tahun 2024.
Terkait dengan kebutuhan pangan, Pj Gubernur menegaskan, ketersediaan beras beserta bahan pokok lainnya di Jawa Tengah masih tercukupi. Terlebih di akhir tahun lalu, beberapa daerah sudah mulai memasuki masa panen.
“Stok di Jawa Tengah masih aman, sampai setelah Pemilu,” katanya beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari mengatakan, pada tahun 2023, Jawa Tengah memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 748 ton gabah. Sementara stok CPPD Jawa Tengah di awal Januari 2024, ada sebanyak 379 ton gabah atau 242 ton setara beras.
Pihaknya menyampaikan, stok CPPD Jateng ini biasanya disalurkan untuk mengintervensi penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan bencana alam dan bencana sosial, serta mengendalikan laju inflasi di daerah.
“Penyaluran CPPD tahun 2024, untuk penanganan kemiskinan ekstrem, masih dalam tahap screening (penyaringan atau seleksi). Masyarakat yang belum masuk daftar penerima manfaat bantuan pangan dari Bapanas, akan di-cover oleh Pemprov Jateng,” kata Dyah.
Guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di daerah, Pemprov Jateng telah melakukan berbagai upaya, seperti memberikan subsidi harga beras untuk masyarakat dengan menyiapkan 750 ton beras yang harga belinya sebesar Rp10.000/kg.
Selain itu, juga digalakkan Gerakan Pangan Murah serta pemberian fasilitas distribusi pangan untuk 300 Kios Pangan Murah yang tersebar di Jawa Tengah. (Arifin)
