SEMARANG || Bratapos.com – Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menerima penghargaan Anugerah Inovasi Pembangunan Terpuji untuk Kategori Akuntabilitas Pelayanan Publik dari media Detik Jateng-Jogja.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Pemimpin Redaksi Detik.com, Alfito Deannova Ginting kepada Pj Gubernur dalam acara Detik Jateng-Jogja Award di Hotel Padma, Kota Semarang pada Selasa, 30 April 2024.
“Di bawah kepemimpinan (Pj Gubernur) Nana Sudjana, Jateng menunjukkan kemajuan yang berarti dalam peningkatan pelayanan publik. Kami memotret sejumlah kebijakan publik, dengan menitik beratkan pada semangat antikorupsi. Berbagai terobosan pun dilakukan, hingga kualitas pelayanan bernilai cepat, mudah, dan tuntas,” kata Alfito.
Ada beberapa indikator penilaian yang diberikan kepada Pemprov Jateng. Salah satunya didasarkan pada Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2024. Di mana pada survei ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan skor sebesar 77,91 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan nilai 74 poin.
Selain itu, penilaian juga dilihat dari gencarnya pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berhasil menekan laju inflasi, serta mendukung ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Sementara nilai investasi Jateng sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar Rp77.02 triliun, bahkan capaian ini bisa menekan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur menyampaikan, ucapan terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan kepadanya. Ia menilai, penghargaan yang diterima akan memberikan dampak positif dan memotivasi agar lebih semangat melakukan inovasi, serta meningkatkan kinerja, pelayanan, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Tadi cukup banyak anugerah yang diberikan. Ada 23 kategori yang (terbagi dalam) 6 rumpun. Penghargaan ini diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat,” katanya.
Menurut Pj Gubernur, kerja sama antara pemerintah dan media merupakan simbiosis mutualisme. Sebab, pemerintah membutuhkan media massa untuk menyebarluaskan informasi, pencapaian, dan kinerja yang telah dilakukan, sedangkan media membutuhkan pemerintah sebagai sumber atau bahan berita yang akan ditayangkan.
“Jadi memang dalam hal ini, antara pemerintah, instansi terkait, dengan media, perlu adanya dukungan ataupun kerja sama yang baik. Artinya bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain,” pungkasnya. (Arifin)
