Waka Satu DPRD Pimpin Raperda Pertanggungjawaban Anggaran APBD Kabupaten Buru Tahun 2022

Berita, Nasional194 Dilihat

Namlea, Bratapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Buru oleh Bupati Buru yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, M Ilyas Hamid, Senin (26/6/2023).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua (Waka) satu DPRD Kabupaten Buru, Dali Syarifudin, didampingi Wakil Ketua DPRD, Djalil Mukaddar dan dihadiri oleh Sekertaris Daerah, M Ilyas Hamid yang digelar pada Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Buru.

Raperda Pemerintah Kabupaten Buru sendiri ialah penyampaian gambaran secara menyeluruh dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, dimana Pendapatan Daerah yang dianggarkan sebanyak Rp.917.761.922.623 sampai dengan akhir Tahun 2022 terealisasi 90,82 persen atau sekitar Rp.833.550.859.297.

Hal ini diuraikan kedalam Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat serta Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah.

Kemudian, penyampaian Pemerintah Daerah pada sisi Belanja Daerah, yakni dana yang dianggarkan ialah Rp.913.360.654.709 dengan total terealisasi ialah Rp.826.214.156.394 atau 90,46 persen yang diuraikan kedalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Transfer ke Desa.

“Perlu kami sampaikan kepada sidang dewan yang terhormat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dan memberikan penilaian dengan Kategori Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tentunya ini suatu capaian prestasi untuk kita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta akuntabel,” ujar Sekertaris Daerah, M Ilyas Hamid dalam pidatonya, Senin (26/6/2023).

Dalam penyampaiannya, Sekda Kabupaten Buru mengatakan pendapatan yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp.84,21 Milyar atau sekitar 9,18 persen, hal ini tentu berpengaruh pada sejumlah program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak bisa direalisasikan pembayarannya.

“Kondisi ini tentunya saya mengharapkan kepada kita semua untuk kedepan lebih berhati-hati dalam memperhitungkan secara matang-matang target–target pendapatan Daerah yang akan kita sepakati bersama dengan mempertimbangkan potensi sumber pendapatan kita terlebih PAD,” tambahnya.

Selanjutnya pemerintah pun telah menginstruksikan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola PAD agar dapat mengambil langkah-langkah cerdas dan proaktif untuk meningkatkan hasil produksi sumber-sumber pendapatan asli daerah baik pajak maupun retribusi.

“Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri akan tetapi butuh komitmen bersama semua komponen, baik Pemerintah Daerah maupun Dewan yang terhormat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya,” harapnya.

Usai Penyampaian Ranperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini, Pemda menunggu masukan dari seluruh fraksi serta dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya akan bisa disahkan menjadi Perda sebagai payung hukum bersama.

Reporter: SK