JAKARTA, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy memutuskan akan mengajukan banding terkait putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan kubu Djan Faridz.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya merupakan tergugat intervensi yang kedudukannya sama dengan penggugat (Djan Faridz) dan tergugat (Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly), sehingga tetap berhak mengajukan banding dan melanjutkan proses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI Jakarta.
“Dengan banding tersebut, maka putusan PTUN Jakarta belum memiliki kekuatan hukum apapun terkait keabsahan SK Menkumham tersebut,” ujar Arsul, melalui pesan singkat, Selasa.
“Tadi secara lisan sudah menyatakan banding, besok formalnya,” lanjut dia.
Arsul menilai, putusan PTUN Jakarta salah melihat status putusan Mahkamah Agung Nomor 601/2015.
Menurut dia, PTUN Jakarta seharusnya melihat putusan MA tersebut lalu mengaitkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, yaitu bahwa para pihak telah sepakat islah melalui forum muktamar yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede.
Muktamar tersebut telah menghasilkan kepengurusan hasil islah.
Djan Faridz dianggap sebagai pihak yang tidak beritikad baik dengan mengingkari keputusan islah.
“PTUN Jakarta mengabaikan fakta-fakta di atas meskipun dokumen-dokumen, foto dan saksi-saksi, termasuk ahli, telah dengan gamblang menjelaskan hal tersebut,” ucap Arsul.
Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz dan membatalkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang pengesahan Susunan Personalia DPP PPP muktamar Pondok Gede dibawah kepemimpinan Romahurmuziy.
Putusan PTUN ini tertuang dalam perkara tata usaha negara nomor 95/G/2016/PTUN-JKT dan Nomor 97/G/2016/PTUN-JKT. *(Red)
