Pengisian Perangkat Desa Ngadirejo Diduga Ada Pengondisian Antara TPPD dan Oknum Kecamatan

foto : Kantor Balai Desa Ngadirejo.

MADIUN || Bratapos.com – Kesepakatan untuk menjadikan 3 calon formasi perangkat di desa Ngadirejo. kecamatan wonoasri diduga ada pengondisian yang dilakukan oleh oknum panita TPPD dan oknum staf kecamatan wonoasri.hal tersebut di ungkapkan sebagian masyarakat dan beberapa panitia yang merasa kecewa dengan adanya kesepakatan jahat dan di nilai merugikan meresahkan masyarakat banyak khususnya Putra putri daerah yang berpotensi.

Salah satu panitia menceritakan kepada masyarakat setempat bahwa ada 3 nama yang di kondisikan
1 . AR sebagai (kamituwo pojok )
2 . IN sebagai (kaur Umum dan perencanaan)
3 .WR sebagai (Kasun 1 )
dari tiga nama tersebut diduga ada kesepakatan dengan ketua panitia dan salah satu oknum staf kecamatan wonoasri. Dari ketiga nama tersebut kebetulan masih ada ikatan keluarga perangkat desa Ngadirejo, kalau tidak ketua panitia yg ke kantor kecamatan ya pasti oknum staf kecamatan yang ke kantor desa Ngadirejo.

Mendapati informasi tersebut team awak media berusaha untuk mengkonfirmasi ke PJ kepala desa Ngadirejo untuk menanyakan isu tersebut

Doni Royani selaku PJ kepala desa wonoasri saat di temui di kantornya menjelaskan .bahwa berapa jumlah peserta yang mendaftar dari tiga formasi tidak tau karna tidak pernah di ajak kordinasi oleh panitia

“Saya tidak tau mas, peserta itu berapa. Kalau untuk yang kosong berapa saya tau,karena saya gak di ajak konsultasi/kordinasi sama sekali oleh Ketua TPPD sekali,”ungkapnya, Jum’at (17/11/2023).

Doni Royani PJ Desa Ngadirejo juga berharap pengisian perangkat ini di lakukan dengan transparan dan jujur.

“Kami berharap dilakukan dengan transparan, karena untuk menjaring putra putri daerah Ngadirejo sendiri yang berpotensi dan bisa menjadi abdi masyarakat di Desa Ngadirejo sendiri,”imbuh Doni Royani.

Sementara itu, ditempat terpisah ketua panitia TPPD Desa Ngadirejo, Anis Satul Ngazizah Saat di konfirmasi melalui via telefon miliknya perihal tidak adanya konfirmasi dengan pihak Desa. Anis menjelaskan bahwa ketua mempunyai hak penuh dan tidak harus kordinasi ke Kepala Desa.

“ketua panitia TPPD mempunyai hak penuh dan tidak mau atau tidak perlu ber kordinasi dengan kepala desa” tutupnya.

Pewarta : Jgr

Editor/Publisher : Yatno Widodo