Pemda Buru Lebih Pentingkan Kegiatan Popmal Tahun 2022 Ketimbang Bayar TPP ASN

Bratapos.com || NAMLEA – Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Negara Sipil (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru sebanyak 2 bulan digaungkan untuk kontingen Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) IV tahun 2022.

Terungkapnya anggara tersebut pada saat rapat kerja antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru dengan eksekutif di Ruang Rapat Kerja Komisi II, Gedung Bupolo I Kantor DPRD Buru, Jalan Nametek Jiku Kecil, Selasa lalu (31/1/2023).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Buru, Jaidun Sa’anun bersama anggota serta dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Buru, Abas Pelu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru, Mohammad Hurry, Kepala Badan Pendapatan Daerah Buru, Azis Tomia, Kepala Dinas Perikanan Ufairah Bin Thahir dan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buru.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Kabupaten Buru, Iksan Tinggapy meminta klarifikasi dari Kepala BPKAD Kabupaten Buru, Mohammad Hurry terkait informasi penggunaan anggaran TPP untuk kegiatan Popmal 2022 di Ambon.

“Dana TPP ini pengunaannya itu seharusnya digunakan untuk kontingen Popmal, itukan kita harus klir pak, karena Popmal kemarin juga anggaran besar dan prestasinya kaya begitu saja. Bahkan kita dibawah Buru Selatan dari sisi prestasinya, padahal penganggaran luar biasa. Kabupaten Buru Selatan pergi dengan nilai anggaran tidak sama dengan nilai anggaran kita,” katanya.

Iksan Tinggapy juga menegaskan, sementara anggaran TPP 2023 yang disiapkan hanya 12 bulan, jangan sampai 2024 daerah ada utang lagi, terus sandarannya apa di tahun 2022 ini dibayar di tahun 2023 dan anggaran 7 bulan tersebut sudah disahkan di tahun APBD 2022, tapi tiba-tiba dalam perjalanannya anggaran tersebut menghilang. Bukan menghilang, tapi ada satu dan lain hal jadinya seperti ini, sehingga total harus dibayar 19 bulan di tahun 2023.

“TPP ini krusial dan sangat penting, kalau 7 bulannya dibayar di tahun 2023, lalu anggaran yang kita siapkan untuk 2023 ini kan hanya untuk 12 bulan, kalau kita totalkan 7 bulan di tahun 2022 ditambah dengan 2023 ini berarti yang harus dibayar itu 19 bulan,” ungkapnya.

Selain itu, ia meminta penjelasan Kepala BPKAD Buru terkait kenapa berbeda nominal utang pembayaran TPP antara di media dan disampaikan dalam rapat nilainya Rp.16,6 miliar dan di media Rp.15 miliar lebih untuk pembayaran tunggakan 7 bulan TPP ASN tahun 2022. Hal tersebut sedangkan dengan Anggota Komisi II DPRD Buru yang lain yakni Nadi Wally dan Bambang Lang Lang Buana juga mempertanyakan terkait dengan pembayaran TPP 2022 dengan menggunakan APBD 2023 yang hanya dianggarkan 12 bulan. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten Buru, Mohammad Hurry mengakui anggaran TPP 2022 selama 2 bulan digunakan untuk Popmal 2022.

“Terkait dengan anggaran TPP yang terserat ke Popmal, memang melalui peraturan bupati mendahului perubahan itu kita kurangi dua bulan, karena memang tidak ada jalan untuk sumber dana sementara Popmal ini harus jalan. Popmal dan beberapa kegiatan lain itu yang kita ambil,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan sebenarnya TPP di 2022 telah dianggarkan 12 bulan, karena TPP 2021 juga ada 2 bulan yang waktu itu belum sempat bayar yakni November, Desember dan 2 bulan di 2021 rencana diperubahan baru akan tambah pada APBD 2022.

“Sehingga TPP 12 bulan 2022 itu kita bayar TPP November dan Desember 2021, kemudian tinggal 10 bulan anggaran TPP 2022, rencananya mau ditambah dianggarkan perubahan 2022 ternyata tidak ada sumber anggarannya,” ungkapnya.

Dia menegaskan, pemerintah daerah tetap akan membayar hutang TPP selama 7 bulan 2022 pada tahun ini setelah penetapan APBD 2023.

“Jadi mau tidak mau harus kita bayar, karena ini adalah hak pegawai. Walaupun kenyataannya ada pegawai yang berkerja tidak maksimal, tapi tetap kita bayar,” katanya.

Ia mengakui dalam APBD 2023 hanya untuk 12 bulan saja, tetapi untuk yang 7 bulan tidak masuk. Nanti akan diatur dalam peraturan Bupati mendahului perubahan sebagai landasan hukum pembayaran hutang tahun 2022.

“Memang di 2023 kita baru 12 bulan dan yang utang-utang ini termasuk utang kegiatan-kegiatan, seperti di Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian itu, nanti kita buat Peraturan Bupati mendahului perubahan untuk menanggung utang-utang itu,” pungkasnya.

Reporter: SPK