PONOROGO || Bratapos.com – Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jebeng, Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, dipertanyakan oleh warga karena diduga tidak adil. Warga menduga Kepala Desa juga ikut bermain dari belakang layar untuk mendukung salah satu calon BPD, untuk menyingkirkan calon BPD petahana yang ikut mendaftar juga.
Warga mempertanyakan kenapa Desa Jebeng melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) tahapan BPD di malam hari, sedangkan desa-desa lainnya melaksanakan sesuai jadwal hari, tanggal, jam, yang telah ditentukan dari kecamatan. Hal ini juga sempat menimbulkan kecemburuan dari desa-desa lainnya.
” Saya sudah koordinasi dengan kecamatan dengan alasan kalau siang yang diundang banyak yang tidak datang, dan kecamatan menyetujuinya asalkan diam-diam saja jangan sampai desa-desa lainnya tahu supaya tidak timbul kecemburuan,”tutur Kepala Desa saat dikonfirmasi oleh BPD yang masih menjabat.
Warga menduga itu adalah skenario, karena kalau siang hari calon panitia yang dibidik Kades ini tidak bisa hadir karena masuk kerja di PNS dan kerja di PNPM.
Warga sempat menanyakan ke BPD yang masih menjabat ” Kenapa Panitia mencuri start, tidak menjalankannya sesuai tahapan yang telah ditentukan 3 hari yaitu tanggal 8, 9, 10 November 2023. Kalau dengan alasan tidak cukup waktu, sedangkan desa lainnya yang lebih banyak jumlah penduduknya, juga bisa menjalankannya tepat waktu sesuai tahapan yang sudah ditentukan. Nah, ini Panitia sudah mencuri start tanggal 7 sudah memulai pemilihan BPD, ada indikasi apa ini?”
Sandi Tukimun Ketua BPD yang masih menjabat selaku penyalur aspirasi masyarakat langsung menindaklanjutinya dengan mengkonfirmasi pada Ketua Panitia Slamet.
” Karena waktu yang mendesak, terkait waktu menurut saya bisa diantidatir karena terakhir tahapan tanggal 10 November 2023, jadi kita ambil waktu maju” ungkap Ketua Panitia, Jum’at (17/11/2023).
Warga mempertanyakan juga terkait kartu suara kok tidak dicetak seperti desa lainnya. Apa memang tidak dianggarkan untuk biaya cetak kartu suara? ” Kan peraturan bupatinya bunyinya musyawarah mufakat, tidak harus cetak kartu, kalau pakai kartu suara itu terlalu baik” imbuh Ketua Panitia saat dikonfirmasi Ketua BPD yang masih menjabat.
Diduga juga Kepala Desa kurang netral dalam pemilihan BPD ini, terbukti Bu Kadesnya juga ikut memilih dan juga perangkatnya ikut memilih.
” Memang betul di Peraturan Bupati (Perbup) tidak melarang Bu Kades untuk memilih, tapi alangkah bijaknya untuk menjaga etika sebaiknya Bu Kades dan Perangkat ini netral tidak ikut memilih supaya kondusif dan nyaman. Alangkah baiknya pemilih diambilkan murni dari masyarakat gitu” dan kenapa Bapaknya mencalonkan BPD, sementara anaknya dimasukkan sebagai pemilih. Kan bisa dicarikan orang lain, masak tidak ada yang lainnya. Ada juga satu rumah 2 orang jadi pemilih ternyata diduga itu sudah disetting oleh panitia untuk mendukung salah satu calon BPD tertentu. Ini sangat tidak adil dan tidak demokratis,” tutur dan keluh kesah warga, RT dan calon BPD yang enggan disebutkan namanya.
Di awal pemilihan Pemdes pun juga nampak kurang adil dan sportif. Terbukti di forum sudah disepakati bahwa calon panitia yang ditunjuk, harus saat itu yang ada dan hadir di forum rapat itu. Tetapi Kades menunjuk Bp. Maskur S.T yang saat itu tidak bisa hadir di forum rapat itu ditunjuk dan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Panitia. Padahal dari tim Kecamatan pun saat itu juga ada.
Pemilihan BPD saat ini suasana tidak seperti pemilihan periode dulu yang aman, nyaman, kondusif.
Saat ini agak hangat karena diduga adanya permainan politik uang untuk memuluskan tujuannya. Dan diduga juga Kepala Desa serta perangkat tidak bisa menjaga kenetralannya. Bahkan ada oknum perangkat yang menggiring warga untuk memilih calon BPD tertentu dengan diiming-iming mau dikasih bantuan. Inilah yang membuat warga menjadi kurang nyaman dari dampak pemilihan pengisian BPD ini.
” Pemilihan BPD saja kok kayak seperti Pilkades auranya, kok pakai permainan politik uang , padahal BPD itu merupakan wakil dari masyarakat yg bisa mewakili masyarakat, janganlah di nodai dengan cara kotor dengan permainan politik uang, akhirnya dampaknya di warga lingkungan terjadi gesekan dan tidak kondusif, dan kalo seperti ini pun BPD yg terpilih jadi tidak terhormat dan bermartabat karena terpilih karena bukan berangkat dari hati nurani masyarakat, biarkan pemilihn BPD ini berjalan apa adanya dengan fer seperti yg periode dulu itu gak usah pakai gitu gituan, gak usah pakai timses segala macam , biarkan warga memilih sesuai hati nurani berdasarkan rekam jejak mereka mereka yg mencalonkan BPD itu.” tutur dari Ketua RT, yang enggan disebut namanya.
Untuk yang terpilih menjadi BPD Desa Jebeng periode ini ke 5 anggotanya adalah BPD baru semua, ke 5 anggota BPD yang lama tidak lolos dalam konstentan ini.
Pewarta : Jaya
Editor/Publisher : Yatno Widodo
