Menentang Presiden, Proyek Jalan Makalona Dilahan Eks HGU Dengan Biaya Pembebasan Lahan 93 Miliar

Binjai-Bratapos.com

Proyek jalan makalona yang melintasi lahan eks HGU PTPN II yang terletak dalam peta wilayah Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur disinyalir dimanfaatkan sebagai ajang meraup keuntungan pribadi (KORUPSI) oleh sejumlah pihak, serta menentang kebijakan Presiden Republik Indonesia mengenai lahan eks HGU PTPN II.


Pasalnya, terdapat beberapa persyaratan pembangunan jalan dengan panjang 1.300 meter dan lebar 27 Meter itu, yang di anggap krusial oleh beberapa pihak namun kenyataan nya merupakan sebuah teori konspirasi yang berujung pembohongan terhadap publik.


Misal biaya pembebasan lahan eks HGU yang akan dibayarkan oleh pemerintah Kota Binjai terhadap PTPN II dengan besaran yang cukup fantastis yakni Rp 93.000.000.000,-(sembilan puluh tiga miliar rupiah). 


Menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh BRATAPOS.COM nominal yang hampir menembus angka 100 miliar rupiah tersebut rencananya akan dibayarkan oleh pemerintah Kota Binjai terhadap korporasi PTPN II pada tahun 2020 ini melalui PD Pembangunan.


Hal itu dianggap bertentangan dengan kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo pada saat memimpin rapat di kantor Presiden mengenai permasalahan pertanahan Sumatera Utara. Rabu (11/03/2020) Jakarta. sumber setkab


Menurut presiden, status tanah eks HGU PTPN II seluruhnya akan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945.


Selain itu, Kepala Negara Republik Indonesia ke-8 itu juga telah memerintahkan Kementerian ATR/BPN untuk segera mengeluarkan kebijakan mengenai pembekuan administrasi pertanahan terhadap lahan eks HGU PTPN II guna menghindari spekulasi pemanfaatan oleh mafia tanah.


Disisi lain, Ketua DPRD Kota Binjai H Noor Sri Alamsyah Putra saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa status tanah yang akan dilintasi jalan makalona merupakan tanah eks HGU PTPN, dan saat ini pihak Pemkot masih menunggu surat pinjam pakai tanah sebagai bukti legalitas untuk membangun jalan.