LP-KPK, YLBH LP-KPK dan Media Brata Pos MoU dengan MKKS SMPN se-Kabupaten Malang

MALANG || Bratapos.com – Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komda Jatim, YLBH LP-KPK dan Media Bratapos MoU dengan Kepala Sekolah SMPN se-Kabupaten Malang dalam bentuk kerja sama dalam bidang pendampingan hukum baik Non Litigasi maupun Litigasi bertempat di SMPN 1 Kepanjen, Rabu (21/02/2024) siang.

Terlihat hadir dalam acara tersebut, Ketua LP-KPK Komda Jatim Heri Susanto SE SH MM,  Pimred Media Bratapos Dr Zaibi Susanto SH MH, Pembina LP-KPK Komda Jatim H. Mochammad Geng Wahyudi SH Mhum, Wakil Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) LP-KPK Yesi Triastutik SH, Ketua MKKS SMPN se-Kabupaten Suntoro beserta puluhan Kepala Sekolah SMPN se-Kabupaten Malang.

Ketua LP-KPK Komda Jatim, Heri Susanto SE, SH, MM mengatakan bahwa tujuan kerjasama dengan MKKS se-Kabupaten Malang untuk memberikan bantuan pendampingan hukum dan penegakan hukum.

“Perjanjian kerjasama ini kita bisa bersinergi terkait dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan hukum dari SMPN yang tergabung dalam MKKS yang ada di wilayah Kabupaten Malang,” ucap Heri.

Ditempat yang sama, dalam sambutannya, Pembina LP-KPK Komda Jatim H. Mochammad Geng Wahyudi SH Mhum menuturkan, produk jurnalistik itu melalui sebuah proses pengkajian namun yang perlu disampaikan untuk itu Kepala Sekolah disini dan stakeholder di ruang proses belajar-mengajar ini paham betul sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi siapa yang menghalangi-halangi Wartawan bisa dipidana, itu memang iya tapi permasalahannya dia menganut hukum material yang mana.

“Tapi sebaliknya panjenengan juga punya tanggung-jawab ketika ada permasalahan lalu muncul pemberitaan baik itu media cetak maupun online, panjenengan berhak melakukan hak jawab, ketika sudah digunakan hak jawab selama dua kali jika hak itu dilakukan, maka wajib hukumnya penulis berita jika tidak benar adanya men take down berita tersebut kalau tidak ada hak jawab atau koreksi ya akan standing di halaman itu,” paparnya.

Kepada Bratapos.com, Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMPN se-Kabupaten Malang, Suntoro mengatakan, acara ini dalam rangka untuk kegiatan pemetaan sekolah, meminta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai bentuk manifestasi bahwa Kepala Sekolah semuanya bukan orang hukum sehingga agar tidak keliru dalam menyatakan.

“Intinya kami dengan kalau ada hal-hal yang bersentuhan dengan hukum kami mohon bantuannya. Dilaksanakan MoU tersebut untuk menyelesaikan permasalahan, karena di semua sekolah tidak semua paham dengan hukum dan sebagai bentuk konsultasi khusunya SMPN se-Kabupaten Malang dan kami tidak memaksa karena setiap kepala sekolah mempunyai wewenang sendiri,” kata Suntoro saat ditemui di SMPN 1 Kepanjen usai acara digelar, Rabu (21/2/2024) siang.

Dikatakannya, tujuannya satu supaya Kepala Sekolah fokus meningkatkan mutu di sekolah, karena kalau sudah berhubungan dengan hukum kepala sekolah tidak akan fokus dan secara manusiawi tidak fokus kembali tupoksinya bekerja disitu.

“Sementara yang kami usahakan hari ini MoU nya kami akan lanjutkan. Harapannya, Kepala Sekolah atau sekolah di Kabupaten Malang aman sehingga fokus pada tupoksinya untuk meningkatkan pendidikan,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) LP-KPK, Yesi Triastutik, SH menyampaikan, hari ini telah dilaksanakan MoU dengan pihak MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMPN se-Kabupaten Malang. Semoga dengan MoU ini kita bisa saling bersinergi dan bekerjasama antara pihak sekolah, LSM, Media dan LBH.

“MoU tersebut dalam bentuk kerjasama dalam bidang pendampingan hukum baik Non Litigasi maupun Litigasi,” jelasnya.

Pewarta  :  Zen/Tudhik/Muriyono
Publish : rf