Komisi A DPRD Sumut, Ini Catatan Untuk Kapolri Baru Komjen Listyo

Foto : Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Hendro Susanto//(dyk.p)

Bratapos, Sumut – Atas diangkatnya Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatra Utara, Hendro Susanto, Senin (25/1) menyampaikan ucapan selamat.

Politisi PKS ini berharap Komjen Listyo dapat membawa momentum pembaharuan terhadap institusi Polri. Polri diharapkan benar-benar jadi pengayom dan pemberi rasa aman bagi masyarakat.

“Jangan lagi muncul idiom hukum hanya tajam kebawah tapi tumpul keatas. Harus berlaku adil tanpa tebang pilih dalam penegakkan hukum,” ucap Hendro.

Polri dibawah kepemimpinan Kapolri yang baru, harus berupaya membuktikan makna lambang Polri, Rasta Sewakottama secara profesional dan proposional.

“Polri adalah abdi utama dari pada Nusa Bangsa, harus dimanifeskan secara sungguh-sungguh kedepannya. Makna lambang tersebut memposisikan Polri sebagai alat negara yang berada di tengah-tengah, bersikap adil, non partisan, tidak terlibat politik praktis apalagi menjadi alat kekuasaan,” tegas Hendro Susanto.

Di Sumatera Utara sendiri, menurut Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan oleh Listyo terkait oknum anggota Polri yang terlibat kasus narkoba dan kedisiplinan lainnya. Dimana sepanjang tahun 2020 Kapoldasu Irjen Pol Martuani Sormin telah menjatuhkan PDTH terhadap 53 anggotanya lantaran keterlibatan peredaran narkoba.

“Tindakan yang dijatuhkan terhadap puluhan anggota Polri yang terlibat kasus menunjukkan komitmen bapak Kapoldasu atas janjinya terhadap Komisi A DPRD Sumut. Artinya dibutuhkan penerapan kedisiplinan bagi anggota Polri di Sumut agar tidak terlibat pada hal yang jelas mencoreng citra dan nama baik Polri,” terangnya.

Kemudian Komisi A mencatat ada masalah berikutnya di Sumatera Utara dan menjadi agenda Polri dan Kapoldasu, yakni bersungguh-sungguh dalam memerangi para bandar narkoba, serta bertindak tegas pada kriminalitas lainnya.

Catatan lainnya yaitu, Polri harus mengubah pola komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat menjadi lebih humanis, khususnya dalam hal penanganan aksi massa. Tidak boleh ada lagi laporan masyarakat mengenai excessive use of force yang dilakukan Polri, apalagi unlawfull killing.

Selanjutnya, penanganan terhadap pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus dilakukan secara adil dan proporsional. Provinsi Sumatera Utara harus terbebas dari segala bentuk hoax, fitnah dan ujaran kebencian tanpa memandang subjek dan relasi pelaku terhadap kekuasaan.

“Catatan keenam yakni menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM atas kasus penembakan 6 (enam) orang laskar FPI secara adil, transparan dan akuntabel serta mendengarkan berbagai saran dan masukan baik dari pakar, tokoh agama maupun masyarakat umum dalam menangani kasus tersebut,” pungkasnya.

Mereka berharap dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, insitusi Polri semakin solid dan menjadi institusi yang dicintai masyarakat, serta terdepan dalam mewujudkan keadilan penegakan hukum sesuai Tribrata Polri yang dilandasi ketaqwaan, kebenaran dan pengayoman masyarakat.

“Sekali lagi, selamat bertugas dan menunaikan segala kewajiban untuk Komjen Listyo,” kata Hendro Susanto. (dyk.p)