Kejari Buru Diminta Periksa Kadis PU dan Kontraktor Pekerjaan Jalan Wamlana Rana Tahun 2022

Adventurial578 Dilihat

Namlea, Bratapos.com – Peningkatan pengaspalan Jalan Wamlana rana, Kecamatan Fenaleisela Kabupaten Buru, tahun 2022 yang di kerjakan oleh CV Rufany Papua dengan nilai anggaran 11,674 miliar jangka waktu kerja 180 hari, terjadi temuan denda pekerjaa anggaran sebesar 506 juta oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Maluku (BPKP).

Dari hasil pemeriksaan BPKP terdapat denda keterlambatan atas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan belum ditetapkan sebesar 506 juta.

Salah satu aktivis Kabupaten Buru Hendra Lapandewa yang mengemban studi di Kota Ambon mengatakan temuan BPKP tahun 2022 harus di sikapi serius oleh kejaksaan Negeri Buru dan Kejaksaan Tinggi Maluku.

Olehnya itu, saya berharap pihak kontraktor yang menangani pekerjaan Jalan Wamlana Rana dan pihak dinas PU Buru harus di periksa.

Saya berjanji saya akan buat laporan resmi ke kejaksaan negeri Buru dan kejadi Maluku terkait temuan pekerjaan jalan wamlana rana, pungkasnya.

Di lain sisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Buru Imbran Wally membenarkan temuan itu, bahkan imbran mengatakan nanti di potong saat pencairan 5% persen terakhir nanti, karena anggaran 5 % belum di cairkan.

Di tanya kenapa demikian anggaran belum di bayarkan padahal ini proyek tahun 2022 sedangkan sekarang sudah tahun 2024, Imbran belum bisa menjelaskan keterlambatan itu.

Imbran hanyak mengatakan dia juga sudah sampaikan untuk BPKP pada saat kunjungan ke Buru.

Dalam laporan temuan BPKP, imbran Waly juga mengakui bahwa dia tidak cermat dalam pengendalian pekerjaan sesuai ketentuan dan berkomitmen untuk melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan selesai dan di serahterimahkan seluruhnya.

Kemudian penyedia juga telah berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan dan melakukan pembayaran denda keterlambatan sesuai dengan hari keterlambatan yang di hitung dari masa berakhirnya kontrak adendum setelah selesai perpanjangan waktu pertama sampai serah terima pekerjaan dengan menyetorkan ke khas daerah Kabupaten Buru.

Namun sejauh ini sudah 2 tahun berjalan setoran ke khas daerah berjalan di tempat alias belum di lunasi uang negara tersebut, jelasnya.

Maka dari situ Hendra Lapandewa meminta pihak kejaksaan negeri Buru dan kejati untuk segera periksa dan proses hukum PPK beserta kadis PU dan pihak kontraktor yang menangani jalan Wamlana-Rana.

Jikalau persoalan ini tidak di proses maka kami akan masukan laporan di Kejati Maluku, tegasnya. (SK)


nb: berita ini telah direvisi. (red)