JAKARTA – Meski Setya Novanto dicegah bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus korupsi e-KTP, namun Partai Golkar mengklaim tidak terpecah. Kader tetap solid meski kasus hukum mengintai ketua umumnya.
“Kami sudah berpengalaman dengan begini-begini, yang penting kader-kader partai Golkar tetap kompak, tidak membuat kegaduhan kegaduhan. Saya kira nggak ada masalah,” kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Senin (1/5/2017).
Terlebih, lanjut dia, Novanto koperatif dan tidak menghalang-halangi proses hukum dalam penyidikan kasus e-KTP. Bahkan Novanto selalu hadir saat dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan ataupun sebagai saksi dalam persidangan.
Dengan demikian, dia mengajak seluruh kader partai untuk menghormati proses hukum skandal korupsi yang merugikan uang negara Rp 2,3 triliun itu.
“Jadi kami tunggu saja sampai proses (hukum) ini (berjalan). Dan mari kita junjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” ujar dia.
Nama Novanto memang tengah dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi e-KTP yang tengah diusut KPK. Bahkan, Novanto dalam berkas dakwaan terdakwa korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto disebut bersama-sama melakukan korupsi saat menjadi Ketua Fraksi Golkar di DPR RI.
Bahkan, Politikus Golkar Yorrys Raweyai memastikan Setya Novanto akan menjadi tersangka kasus e-KTP.
Novanto sendiri sebelumnya sudah membantah keras tuduhan jaksa KPK seperti dituangkan dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Dia bahkan berani bersumpah tidak pernah menerima sepeser pun uang dari kasus e-KTP.
“Saya demi Allah tidak pernah menerima apa pun di e-KTP. Jangan sampai kita menanggapi isu-isu, justru godaan kita, hubungan kita semakin baik,” ujar Novanto dalam sambutannya di Rakornis Korbid Kepartaian DPP Golkar di Redtop Hotel, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).
Novanto membantah dirinya menerima uang sebesar Rp 543 miliar. Novanto sudah mengklarifikasi kepada sejumlah media. Novanto juga membantah pertemuan dirinya dengan Andi Narogong, M Nazaruddin, dan Anas Urbaningrum guna membahas e-KTP. Begitu pula soal aliran dana yang dikucurkan ke Golkar.
