JAKARTA – Posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp3.667 triliun per 30 April 2017. Angka itu naik Rp201 triliun dibandingkan Desember 2016.
Atas kenaikan ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution santai saja bilang, sebagian besar utang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. “Tumbuh cepat (utang) karena kita memang mendorong betul pembangunan (infrastruktur),” kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Meski begitu, kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini, pemerintah terus berupaya mencari jalan lain untuk menyediakan anggaran selain dari APBN dan meminjam kepada negara lain. “Walau pun pemerintah sejak tahun lalu berupaya betul mengubah skema-skema, melengkapi pembiayaan agar jangan tergantung kepada APBN saja. Supaya jangan minjem terus. Maka kelihatannya perkembangan skema itu udah mulai berjalan,” kata Darmin.
Skema yang dimaksud Darmin adalah skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Yang pada prakteknya sudah dilakukan dan menghasilkan beberap proyek strategis nasional.
“Kalau kita liat proyek strategis nasional yang tadinya 225 itu sekarang mungkin menjadi 240 proyek berapa gitu, 240. Itu kalau kita lihat secara keseluruhannya, mana yang lebih besar, pembiayaan pemerintah atau yang bukan? Jauh lebih besar yang non pemerintah. Apakah itu swasta atau BUMN. Kalau tidak salah angkanya kira-kira 60 persen yang bukan dari APBN,” papar Darmin.
“Jadi pemerintah memang juga berusaha betul supaya jangan pembangunan infrastruktur mutlak perlu tapi jangan sampai membebani APBN terlalu besar. Kalau anda melihat sekarang banyak pembangunan, air minum, jalan tol dengan KPBU, ya itu sebenarnya tujuannya supaya jangan terlalu membebani APBN,” lanjut Darmin.