Fraksi PKS Kritik Gubsu Edy Soal Penundaan Belajar Tatap Muka

teks foto: hendro susanto (foto/dyk.p)

Bratapos, Medan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menerbitkan surat edaran penundaan pembelajaran tatap muka di seluruh wilayahnya, dengan pertimbangan masih tingginya resiko penularan Covid-19.

Surat Edaran yang ditandatangani Gubsu Edy nomor 420/001/2021, Kamis, menghimbau untuk menunda kegiatan pembelajaran tatap muka untuk seluruh satuan pendidikan dan mengoptimalkan pembelajaran secara daring.

Keputusan tersebut mendapat kritikan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Hendro Susanto menilai kebijakan Edy terkesan tergesa-gesa, sehingga mengindikasikan tidak adanya upaya kongkrit Pemprovsu untuk memetakan wilayah yang berzona hijau maupun merah dalam menerapkan PTM. Pemetaan haruslah dilakukan dan memenuhi kriteria 6 daftar periksa seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Kementerian.

“Dalam SKB tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah/kanwil/kantor kemenag untuk menentukan dan memberikan izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah. Tapi harus tetap berpedoman pada syarat 6 daftar periksa itu,” Kata Hendro, Senin (4/1).

Enam daftar periksa pada SKB 4 Menteri yang dimaksud yaitu mengenai ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, dalam hal ini toilet bersih yang layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan disinfektan.

Daftar periksa kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, kesiapan penerapan wajib masker. Keempat, memiliki alat pengukur suhu tubuh (thermogun).

Daftar periksa kelima yaitu memiliki pemetaan warga satuan pendidikan sehingga diketahui siapa yang memiliki komorbiditas (penyakit penyerta) baik guru dan muridnya.

Daftar yang tidak memiliki akses transportasi yang aman juga termasuk kedalam pemetaan warga satuan pendidikan. Begitu juga riwayat perjalanan dari daerah yang tingkat resiko penularan Covid-19 lebih tinggi.

Sedangkan daftar periksa keenam, adalah persetujuan dari komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.

Dalam hal ini, Fraksi PKS menurut Hendro, mempertanyakan sejauh mana Pemprovsu melakukan kajian 6 daftar periksa diwilayahnya sebelum mengambil keputusan PTM. Sebab tidak menutup kemungkinan adanya wilayah berzona hijau yang memungkinkan untuk diberlakukannya pembelajaran tatap muka.

“Masukan dari masyarakat saat Fraksi PKS melakukan reses pada Desember lalu sudah kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara. Salah satunya mengenai keinginan besar masyarakat untuk melakukan kegiatan belajar secara tatap muka, alasannya simpel yaitu ingin anaknya pintar. Belajar secara daring dinilai mereka tidak berjalan dengan efektif,” ucap Hendro. (dyk.p)