DPRD Buru Desak Pemkab Buru untuk Bayar TPP ASN Tahun 2022 dan Gaji 13

Namlea, Bratapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru, untuk segera membayar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022, 2023 dan gaji 13 bagi seluruh ASN di Kabupaten Buru, yang sampai saat ini belum mereka terima.

Dorongan itu untuk kesejahteraan ASN Pemkab Buru ini disampaikan oleh Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Buru yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus), Jaidun Saanun, Kamis kemarin (15/6).

“Sesuai penjelasan asisten 3 dan keuangan daerah TPP 2022 akan dibayarkan mendahului perubahan dengan menggunakan PERBUB. Untuk TPP 2023 juga akan dibayarkan karena hasil evaluasi ke kementerian udah selesai dan diperintahkan untuk segera dibayarkan oleh pemda. Begitu juga dengan gaji 13 akan segera dibayarkan oleh Pemda,” kata Jadiun.

Penjelasan dari Asisten lll Setda Kabupaten Buru, Arman Buton tersebut disampaikan saat rapat Pansus DPRD Kabupaten Buru bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di ruang rapat komisi, lantai ll Gedung DPRD Kabupaten Buru, di Namlea, Rabu (14/6) lalu.

Menurut Jaidun setelah beberapa kali melakukan rapat dengan para ASN di gedung DPRD, sering muncul keluhan dari mereka, bahwa sudah lebih lima sampai enam bulan ini, gaji 13 atau TPP di daerah penghasil minyak kayu putih ini, belum juga terima.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan hal tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kinerja dari para ASN, untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

“Setelah rapat Pansus DPRD dengan Pemda Buru, yang diwakili Asisten lll Bidang Administrasi Umum Setda Buru, Pak Arman Buton, dan Sekretaris Dinas BPKAD mewakili Dinas Keuangan, telah menyanggupi untuk menganggarkan biaya TPP bagi seluruh ASN, yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat di daerah ini,” ungkapnya.

Anggota fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Buru ini menyebutkan, ini terhitung dari 2022 sampai di 2023 ini, akan segera dibayarkan mendahului perubahan APBD Kabupaten Buru tahun 2023.

“Karena dari hasil evaluasi kami, hampir di semua dinas ada penurunan kinerja oleh seluruh PNS. Dan penyebabnya adalah TPP ASN selama tujuh bulan, dari tahun 2022 dan 2023 ini juga, belum terbayarkan sesuai komitmen pemerintah daerah,” bebernya.

Olehnya itu, Sa’anun menegaskan, atas dasar temuan pihaknya, dirinya selaku anggota pansus selalu pertanyakan alasan apa, sehingga TPP bagi seluruh ASN di daerah ini belum dibayarkan.

Dia menambahkan bahwa sesuai komitmen Penjabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy selaku pimpinan tertinggi di daerah ini, akan segera melakukan pembayaran gaji 13 atau TPP sesuai peraturan bupati mendahului perubahan APBD 2023.

“Ternyata dalam rapat kemarin, baru kita ketahui bahwa keterlambatan atau belum dibayarkan gaji 13 atau TPP PNS di daerah ini, karena penyesuaian PMK 212 ini belum direalisasikan oleh Pemda Buru dan paling terlambat tanggal 30 Juni tahun ini,” jelasnya.

Dan dari hasil rapat Pansus kemarin, ia menambahkan Pemda telah melaporkan ke pemerintah pusat, jika pemerintah pusat telah menerima dan sesuai dengan PMK, maka transferan sesuai dengan PMK, yang setiap bulannya diterima Pemda Buru sebesar Rp42 miliar.

“Telah dilaporkan sampai ke pusat, dan sebaliknya anggaran DAU kita telah dikirim ke daerah dengan totalitas transferannya. Maka anggaran TPP ini akan segera dibayarkan kepada seluruh ASN di Buru,” tandasnya.

Selain itu, dalam rapat Pansus tersebut pihaknya juga membahas soal kebutuhan warga Kota Namlea terkait dengan air bersih.

Untuk itu, Sa’anun menambahkan dirinya juga sudah tegaskan agar pemda segera menyiapkan persyaratan-persyaratan terkait hibah di APBD untuk PDAM.

“Sehingga bisa memaksimalkan pendistribusian air bersih kepada masyarakat karena dalam APBD 2023 telah disepakati bersama dengan pemda dana hibah kepada Perumda Azwa Bupolo sebesar kurang lebih Rp1,5 miliar, agar anggaran ini bisa dimaksimalkan sesuai peruntukannya,” pungkasnya.

Reporter : SK